Home / Tag Archives: Publikasi

Tag Archives: Publikasi

Kadiskominfo Kepri : Yang penting saya harus kerja yang benar

Suarabirokrasi.com, Kepri,– Dugaan penyelewengan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dilaporkan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gagak Hitam Kóta Batam ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Anggaran belanja beban sosialisasi yang sering disebut anggaran publikasi yang dialokasikan di Diskominfo Kepri tahun 2022 sebesar Rp.12 miliar, …

Read More »

Cegah Korupsi di Biro Humas, Cindai Kepri Surati Gubernur

Tanjungpinang,- Organisasi Cindai menyurati Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terkait adanya potensi penyimpangan APBD di Biro Humas Protokol terkait kegiatan belanja jasa iklan yang mencapai Rp.29 miliar pada tahun ini. Ketua Umum Cindai, Edi Susanto menilai bahwa besarnya anggaran itu terbilang fantastis untuk membiayai urusan yang tidak menyentuh secara langsung kehidupan …

Read More »

Kontrasnya Kolusi di Lumbung APBD Kepri

Opini : Edy Manto (Pemimpin Redaksi www.suarabirokrasi.com) Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas mafia-mafia anggaran yang ‘merampok’ uang dan kepentingan rakyat dan negara, berhasil menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat yang kian pupus kendati negara ini memiliki lembaga yudikatif untuk pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jejak digital mencatat kinerja …

Read More »

Anggaran Publikasi, Antara Upeti Atau Profesi

Opini ditulis oleh : Ridwan Effendi Lingga (Redaktur Pelaksana Media Online Suarabirokrasi.com)      UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa seorang wartawan harus independen dan tidak boleh memihak dalam menulis sebuah berita. Bahkan dalam kode etik jurnalistik, Pers dilarang menerima “amplop” dari Narasumber …

Read More »

Syarat Penyedia Jasa Publikasi Sarat Maladministrasi

Suarabirokrasi.com,-Jakarta,- Penambahan syarat “terdaftar di Dewan Pers” saat tahapan proses seleksi penyedia pelaksanaan kegiatan belanja jasa publikasi maupun iklan, yang diberlakukan di beberapa pemerintah daerah (Pemda) disinyalir merupakan menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018 beserta perubahannya, tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penambahan syarat …

Read More »