Lingga, SB – Bupati Lingga, Muhammad Nizar menyerahkan ratusan SK pelantikan pejabat fungsional dilingkungan pemerintahan Kabupaten Lingga, Kamis (17/02/2022). Mereka yang dilantik terdiri dari 4 Kepala Sekolah TK, 79 Kepala Sekolah SD, dan 18 Kepala Sekolah SMP.
“Selamat kepada Kepala Sekolah yang dilantik hari ini. Jalankan amanah dan tanggungjawab ini sebaik-baiknya. Apa yang kurang diperbaiki dan ditingkatkan,” kata Muhammad Nizar.
Kehadiran pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Ketua DPRD Lingga pada penyerahan SK ini, menurut Nizar adalah bentuk perhatian khusus untuk memotivasi para Kepala Sekolah. Karena pemerintah daerah menaruh harapan besar kepada mereka dalam memajukan Kabupaten Lingga dibidang pendidikan dan peningkatan SDM.
Kepala Sekolah tombak kemajuan sekolah. Dengan pembinaan dan jiwa pemimpin yang bagus, akan bagus pula pada manajemen kerja guru untuk mendidik anak-anak menjadi generasi hebat.
“Do’akan APBD kita terus meningkat, kalau kerjanya bagus dan baik. Insyaallah tunjangan Kepala Sekolah juga akan bisa meningkat,” ungkapnya.
Kepala Sekolah kata Nizar, diharapkan juga mampu dan cermat dalam dalam pengelolaan dana BOS. Jangan sampai terjebak, digunakan dalam hal-hal yang memang tidak diperuntukkan. Karena hal utu akan menjadi atensi dari penyidik dalam pemeriksaan.
“Saya juga mohon kepada Pengawas bisa membantu dalam hal ini, membantu kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga,” pintanya.
Kemudian, ditengah melonjaknya kasus covid varian baru dibeberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau. Dia tegaskan, kepala sekolah tidak risau. Karena Kabut Lingga, masih berada di zona hijau. Dan proses belajar masih bisa dilakukan tatap muka.
Kendati demikian, Nizar berharap sekolah punya peran aktif membantu pemerintah agar proses belajar mengajar tetap berjalan baik. Salah satunya, keterlibatan membantu pemerintah daerah menyukseskan program vaksinasi anak, baik itu usia 6-11 tahun maupun usia 12-17.
Nizar berharap, sekolah juga bisa mengaktifkan lagi Program Pagi Mengaji 15 menit, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
“Dengan kegiatan pagi mengaji yang pernah kita launching, waktu saya menjabat Wakil Bupati dulu kembali dijalankan. Insyaallah akan membuka pintu rezeki. Mudah-mudahan penyakit-penyakit di Kabupaten Lingga yang muncul hari ini, akan menghilang,” harapnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga, Armia mengatakan pelantikan dilakukan mengingat program-program pendidikan yang harus cepat dikejar, seperti Program Sekolah Penggerak (PSP) yang peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan intervensi menyeluruh baik kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru.
“Jadi sangat perlu Kepala Sekolah definitif memudahkan proses sekolah penggerak tersebut. Mudah-mudahan SK ini sebagai motivasi,” kata Armia.
Adapun mereka yang di SK kan terdiri dari 68 jabatan Kepala Sekolah promosi, dan selebihnya jabatan yang dirotasikan. Dengan catatan tiap yang dilantik, dapat menjalankan tupoksi sesuai amanah yang diemban. Namun bagi yang tidak mampu dalam prosesnya nanti, dapat mengundurkan diri secara prosedural.
Sebab dia tidak ingin, kepala sekolah menyalahgunakan atau melalaikan tugas, indisipliner dan sebagainya. Karena menjabat sebagai kepala sekolah, diakuinya memang berat dalam memajemen sekolah. Terutama dalam menciptakan kondisi sekolah yang baik, visioner dan maju dalam sistem dan kreativitas pendidikan.
“Jaga amanah sebaiknya. Karena hal yang biasa dan lumrah dalam penyegaran instansi, termasuk di pendidikan. Jadi harap maklum,” jelasnya.
Bahkan Armia menegaskan demi meningkatkan kuantitas dan kualitas para guru dan kepala sekolah, pihaknya bersama dengan PGRI Kecamatan Lingga telah melakukan MoU dengan Universitas Terbuka pada program Pasca Sarjana Pendidikan, ditahun ini.
“Insyaallah kami akan berupaya, tidak hanya kewajiban tapi dari hak-hak nya. Karena memang berat apalagi dalam program PSP kedepannya,” paparnya.
Namun disebalik itu semua, dia juga berpesan kepada Kepala Sekolah, agar dapat memberdayakan tenaga disekolah baik jadi operator dapodik maupun bendahara sekolah dalam hal administrasi sekolah, seperti SPJ dana Bos, DAK dan sebagainya. Karena sepengetahuannya, selama ini masih banyak sekolah yang mengandalkan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan administrasi sekolah yang dianggap rumit.
“Coba bayangkan berapa dana yang dikeluarkan untuk jasa joki. Ini berbahaya. Biar guru-guru diberdayakan, maka guru tidak akan pandai. Lebih baik dana tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam sekolah yang tidak melanggar prosedurnya,” tegasnya. (Pkp*)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.