Ditengah Pandemi, Pemkab Rohil Disarankan Kreatif Cari PAD

Rohil, SB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menjawab pandangan umum dari seluruh fraksi terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang digagas oleh Pemkab Rohil terkait APBD Rokan Hilir tahun 2021.

Jawaban Pemkab Rohil tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hilir Drs H Jamiludin saat menggelar rapat sidang paripurna bersama anggota DPRD di ruang sidang utama gedung DPRD setempat di komplek perkatoran Pemkab Rohil pada Jumat 12 Maret 2021 petang.

Rapat Paripurna pandangan fraksi DPRD tersebut di ketuai oleh Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Abdullah di dampingi Wakil Ketua DPRD Rohil Basirun Nur Efendi, Wakil Ketua DPRD Rohil Hamzah, pelaksana tugas (plt) Sekwan Rohil Sarman Syahroni. Sedangkan dari pihak Pemkab Rohil, selain Drs Jamiludn, juga hadir Sekdakab Rohil HM Job Kurniawan dan sejumlah Kepala OPD Rohil lainnya.

Pandangan umum fraksi pertama disampaikan oleh Muhariza dari Fraksi PDI-Perjuangan memberikan pandangan agar Pemkab Rohil terus berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor melalui Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) serta memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Drs Jamilidun juga menjawab apa yang telah disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem Sumini terkait penyusunan rancangan APBD tahun 2021 tentang pembangunan derah.

Sedangkan Partai Hanura disampaikan oleh Jefri Bukhori melontarkan agar Pemkab Rohil terus berinovasi melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.

Peningkatan Asli Pendapatan Daerah (PAD) juga di sampaikan oleh anggota Legislative dari fraksi Partai Demokrat Efrida

“Pemerintah daerah terus berupaya untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan Blok Rokan mengingat pengelolaan yang dilakukan oleh Chevron akan berakhir pada tahun ini sehingga Pemkab Rohil memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir yang bergerak di bidang minyak dan gas (Migas).

Sementara itu Hermawan dari Partai PKS turut menyampaikan pandangan umumnya melalui fraksinya yang duduk di parlemen lebih meningkatkan pendapatan retribusi pajak serta memberikan pelayanan terbaik dibidang pendidikan mengingat belum adanya kegiatan belajar mengajar.

Fraksi partai Golkar disampaikan Darwis Syam, memberikan masukan agar Pemkab Rohil melakukan pembangunan secara merata serta memperbaiki pelayanan pelayanan administrasi di kantor kependudukan.

Pandangan umum juga disampaikan oleh Syamsul Akmal dari Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit mengenai keuangan daerah yang hanya bergantung kepada Dana Bagi Hasil (DBH) saja.

Menjawab pertanyaan itu Pemkab Rohil kedepan akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber lainnya, melalui penerapan dan penyelenggaraan pajak berbasis web secara on line.

Sementara gabungan dari Partai Gerindra dan Partai Berkarya disampaikan Jumadi menyarankan Pemkab Rohil mengoptimalisasi pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan UMKM, serta berbagai sektor lainnya seperti pertanian dan perikanan guna meningkatkan perekonomian masyarakat ditengah badai COVID-19.

Menanggapi berbagai pandangan yang disampaikan fraksi fraksi di DPRD tersebut Pemkab Rohil mengaku akan menjadikan pandangan seluruh fraksi sebagai acuan dan referensi kinerja Pemkab Rohil di APBD 2021. (Man/Gon)