Home / Tag Archives: KKN

Tag Archives: KKN

Cindai Kepri Dukung Kejati Usut Tuntas Proyek PUPR Anambas, Begini Indikasinya

Suarabirokrasi.com, Tanjungpinang,- Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cindai (Cerdik Pandai) Edi Susanto mengapresiasi aksi Gerakan Pemuda Revolusioner di depan Kantor Kejati Kepri, Senggarang yang menuntut Kejati Kepri agar mengusut tuntas kasus dugaan KKN oknum ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Terkait penanganan kasus yang hingga kini belum terlihat perkembangannya, …

Read More »

Anggaran Publikasi di Era Apri Sujadi, Seperti “Bisnis” Pribadi

“Tinggi harganya, satu publikasi harga lebih dari harga biasa di kota dan provinsi,” kata sumber media ini. Bintan,- Anggaran belanja jasa publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Duskominfo) Kabupaten Bintan merupakan salah satu jenis anggaran dan kegiatan yang mendapat sorotan oleh media, di era Apri Sujadi sebagai Bupati Bintan. Nyaris …

Read More »

SPRI Kepri Pertanyakan Peran DPRD Disebalik Anggaran Publikasi

Suarabirokrasi.com,Tanjungpinang,- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepulauan Riau kembali menyambangi kantor DPRF Kota Tanjungpinang untuk mempertanyakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Tanjungpinang terkait keberlanjutan penggunaan anggaran belanja jasa publikasi di beberapa OPD Kota Tanjungpinang yang tidak mematuhi aturan. Sejak awal tahun, masalah ini telah …

Read More »

Butuh Integritas Kejati Seputar Laptop Disdik Kepri

Suarabirokrasi.com-Tanjungpinang, Upaya Kejaksaan Agung RI dalam menangani Tipikor khususnya di Kepulauan Riau diharapkan tidak terdampak politik kepentingan. Selama tahun 2019, aksi lantik-copot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau berlangsung tiga kali, dari Kajati H Asri Agung Putra digantikan oleh Edy Birton S.H.M.H. Akhir tahun 2019, Kajati Kepri kembali diganti oleh …

Read More »

Buramnya Transparansi Sertifikasi Disnakertrans Kepri

Suara Birokrasi, Tanjungpinang,- Kegiatan sertifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 rawan penyimpangan. Proses pengelolaan kegiatan berlangsung tidak transparan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.07 tahun 2018, pada Bab IX Pasal 28 ayat (2) yang menjelaskan mengenai muatan RUP Swakelola. Selain itu, pada …

Read More »