Suarabirokrasi.com, Lingga,- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.
Sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD, bahwa sebagai bentuk pengawasan BPD melakukan monitoring dan evaluasi,
Berkenaan dengan hal tersebut BPD Desa Pulau Duyung melaksanakan kegiatan monitoring pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Tahun anggaran 2023 dan BPD melakukan monitoring agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku sebagai bahan evaluasi menuju perbaikan-perbaikan kinerja kedepannya.
Ketua BPD Desa Pulau Duyung, Roli mengatakan, dengan adanya monitoring oleh BPD terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam pembangunan dan sebagainya, dirinya juga mengajak warga masyarakat agar turut mengawasi.
“Saya selaku ketua BPD juga mengajak warga untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam pembangunan dan sebagainya, karena pada hakikatnya pengawasan tidak hanya di BPD saja tapi merupakan tanggung jawab kita bersama,” ucap ROlI selaku Ketua BPD Senin (31/07/23)
Sambung Roli. Kegiatan monitoring pada tahun ini merupakan janji kami sebagai BPD kepada masyarakat sebelum pengesahan APBDES tahun anggaran 2023 dan akan melakukan Pengawasan secara langsung kelapangan sekaligus menjemput Aspirasi masyarakat
Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari tugas BPD. Dengan harapan, untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan panduan teknis yaitu specifikasi teknis atau gambar pekerjaan sesuai perencanaan.
Adapun turut hadir dalam kegiatan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa pulau duyung Abdullah selaku wakil ketua, Ruslan sekretaris, Sumarni anggota BPD dan Johan sebagai satlinmas sekretariat BPD. (Rony)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.