Tim Pansus LKPJ Anambas Konsultasi ke BPK-P Kepri

Redaksisuarabirokrasi 25 April 2021 Anambas Leave a comment

*Ketua DPRD KKA Hasnidar saat berada di BPKP*

Anambas, SB – Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kepulauan Anambas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban melakukan konsultasi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Senin 12/4.

*Anggota DPRD KKA serius mendengarkan pemaparan dari BPKP*

Konsultasi tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD KKA Hasnidar, bersama Komisi III selaku Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ membahas terkait pemenuhan auditor yang masih tercapai 18,75% dari Formasi yang tersedia.

*Seluruh peserta yang hadir dalam pemaparan yang dilakukan BPKP*

Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat belum berjalan secara optimal sehingga anggaran yang tersedia serta kompetensi yang mendukung pelaksanaan pengawasan tersebut belum memadai, untuk itu upaya strategis dengan memastikan program dan kegiatan yang telah dilaporkan dalam LKPJ yang sudah dibahas dapat tepat sasaran, dengan harapan Tim Pansus dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada Bupati.\

Rapat tersebut diawali dengan pemaparan mengenai Penguatan Peran Inspektorat oleh Damang Wismadi dan Subhan Amri dari Bidang P3A.

“BPKP merekomendasikan agar penguatan peran Inspektorat dapat difokuskan pada dukungan anggaran, SDM, dan kompetensi yang memadai,” ujar salah satu pemapar.

*Anggota DPRD KKA didalam ruangan mendengarkan pemaparan dari BPKp*

Seperti yang diketahui dalam penyusunan LKPJ perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

Perubahan APBD
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap urusan sesuai target yang telah ditetapkan
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan beserta hambatan/permasalahan yang dihadapi.
Kebijakan strategis kepala daerah dan tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya

Salah satu Pemapar, Andre menyampaikan bahwa dukungan data output dan outcome harus dapat perhatikan juga.

*Dari BPKP memberikan pemahaman kepada Anggota DPRD KKA*

“Utamakan outcome dan indikator yang bersifat makro, seperti tingkat kemiskinan atau pembangunan jalan,” ujarnya.

Menanggapi hasil pemaparan tersebut, Hasnidar mengapresiasi kinerja BPKP Kepri yang telah menyampaikan kondisi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat ini.

“Penguatan peran Inspektorat perlu dilakukan dari sisi anggaran dan SDM, khususnya ketika rekan-rekan Inspektorat melakukan pengawasan di desa-desa,” pungkasnya. (*As)