Home / Nasional / Disinyalir Pemborosan, MAKI Minta Debat Cabup Natuna di Surabaya, Dibatalkan

Disinyalir Pemborosan, MAKI Minta Debat Cabup Natuna di Surabaya, Dibatalkan

Koordinator MAKI Bonyamin Bin Saiman saat Snorkeling di Natuna

Kepri,- Organisasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta rencana pelaksanaan debat kandidat pasangan calon kepala daerah (Cakada) Kabupaten Natuna di Surabaya agar dibatalkan. Sikap itu dinyatakan oleh Koordinator MAKI Boyamin Bin Saiman pada hari jumat, 6 November 2020, di Jakarta.

Hal itu menanggapi surat pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Natuna bernomor : 690/PL.02-SR/2103/Kab/XI/2020 tertanggal 04 November 2020, tentang rencana KPU Natuna melaksanakan debat kandidat Pilkada Natuna di Surabaya pada tanggal 13 November 2020 mendatang.

Melalui rilisnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) meminta pembatalan acara tersebut karena akan terjadi pemborosan biaya untuk tiket dan akomodasi Natuna – Surabaya pergi pulang.

“Semestinya kegiatan debat tersebut cukup di Natuna dan jika tujuan untuk menjangkau masyarakat luas bisa memakai jaringan medsoa seperti yotube, instagram, facebook dll.” tulis Boyamin dalam rilisnya.

Selanjutnya, Boyamin mengingatkan bahwa penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, berlebihan dan tidak bermanfaat maksimal dapat dikategorikan merugikan negara yang mengarah kepada korupsi.

Dan Boyamin menyatakan, apabila KPU Natuna tetap menyelenggarakan debat Cabup di Surabaya maka pihaknya (MAKI) akan melaporkannya ke DKPP dan Bawaslu termasuk opsi untuk melaporkan ke penegak hukum.

Boyamin berharap, pihak KPU Natuna semestinya menyadari kondisi saat ini. Pandemi covid-19 masih merajalela di kota besar termasuk Surabaya sehingga dikuatirkan peserta akan membawa pulang Covid-19 ke Natuna.

Menurutnya, jika nantinya ada yang tertular maka anggaran negara akan tersedot kepada pasien Covid-19 sehingga KPU Natuna bisa dianggap turut andil dalam terkurasnya anggaran negara untuk biaya pandemi Covid-19.

“KPU mestinya bijak dan lebih mementingkan negara dan rakyatnya dibanding bepergian ke Surabaya yang bisa menimbulkan persepsi jalan-jalan plesiran.”kata Boyamin dalam rilisnya.

Sampai berita ini ditayang, pihak KPU Natuna belum dapat dikonfirmasi. (EEMM)

Tinggalkan Balasan