Suarabirokrasi.com, Anambas – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas bersama sejumlah pelaku usaha perikanan dan nelayan mendatangi kantor Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DP3) Kabupaten Kepulauan Anambas, Jum’at (17/11/23).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan kekecewaannya kepada Kadis Perikanan Anambas yang dinilai tidak memperdulikan persoalan dan keluhan nelayan yang sudah mereka sampaikan sebelumnya.
Ketua HNSI Anambas, Dedi Syahputra mengungkapkan kekecewaan pihaknya atas kinerja Kepala DP3 Anambas, Rovaniyadi.
“Persoalan ini sudah hampir tiga bulan disampaikan, dua kali melakukan rapat, satu kali melalui zoom meeting dan secara resmi surat kita layangkan pada 7 September lalu yang ditujukan kepada Bupati Anambas tetapi tidak ada langkah nyata yang dilakukan,” kata Dedi, didepan halaman kantor DP3 Anambas.
Lanjut Dedi, pihaknya mendesak Rovaniyadi untuk segera melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dalam waktu dekat.
“Kami minta Kepala Dinas Perikanan segera berangkat menemui penjabat terkait di KKP RI untuk mendorong agar mereka segera turun ke Anambas terkait PNBP,” tegasnya.
Selain itu, Dedi menegaskan agar pemerintah daerah ikut bersama dalam memperjuangkan penolakan pungutan PNBP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur bahwa pungutan perikanan berupa penerimaan negara bukan pajak atau retribusi tidak dikenakan bagi nelayan kecil.
Sementara itu, salah satu perwakilan pelaku usaha perikanan Anambas, Amat mengatakan seluruh pelaku usaha perikanan dalam situasi sulit dan sudah berhenti membeli hasil tangkapan nelayan.
“Kami sudah tidak mampu lagi untuk membeli, tempat penyimpanan penuh semua, bahkan sampai harus membeli karena kasian dengan nelayan dan itu terbuang percuma karena busuk,” jelas Amat dengan penuh rasa kekecewaan.
Keluhan yang sama juga disampaikan perwakilan nelayan bagan apung, Fit mengatakan bahwa mereka sudah beberapa hari tidak bisa bekerja.
“Kami tidak berkerja dan beroperasi di laut dikarenakan hasil tangkap kami tidak ada pengusaha yang mau membeli. Untuk itu, kami terpaksa berhenti,”
“Sedangkan kami punya keluarga yang harus dikasih makan, kami (nelayan) rata-rata ada pinjaman uang di Bank, tolong pikirkan nasib kami,” sambungnya.
Kepala DP3 Anambas Rovaniyadi mengungkap keprihatinannya atas keluhan nelayan dan akan segera menemui pihak KKP RI di Jakarta.
“Komitmen saya dalam waktu dua atau tiga hari ini saya ke Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan KKP RI,”
Terkait pungutan PNBP, Ia mengatakan akan mendiskusikan kembali dengan KKP.
“menurut aturan kan memang tidak layak, tidak boleh dipungut itu, tapi kan mereka nanti memberi solusi lah bagai mana dari KKP Karna itu kebijakan pusat,” katanya.
Sebelum bubar, nelayan memberikan hadiah dua kantong cumi busuk sebagai ungkapan kekecewaan atas kinerja kepada kepala DP3 Anambas tersebut.(Agus)
