Suara Birokrasi Mengungkap Fakta di Balik Realita
Suara Birokrasi.com, Tanjungpinang,- Taufik disebut-sebut pada pertemuan puluhan warga penyengat dan kampung bugis bersama Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau Fasri Bachmid, S.T., M.S.P. di pelataran kantor BPIP2B Kepri, Dompak pada hari Kamis (27/02/2023).
Disinyalir proyek APBN di Kepri ditunggangi oleh mafia proyek atau makelar proyek. Masalah ini terungkap saat Andi Cori Patahuddin mewakili warga yang hadir meminta pihak BPPW Kepri berintegritas untuk melaksanakan pembangunan di Kepri sesuai aturan dan mutu, agar Infrastruktur yang dibangun dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan tidak bermasalah hukum.
“Sudah banyak proyek APBN yang bermasalah pak, dan kebanyakan dilaksanakan oleh kontraktor dari luar Kepri. Salah satunya proyek yang ditangani Kejari Tanjungpinang dan sebelumnya juga ada proyek lain dari APBN bermasalah”terangnya.
Andi Cori menduga, banyaknya kontraktor luar yang melaksanakan proyek APBN di Kepri karena adanya pihak yang membangun jaringan kontraktor luar Kepri dan pengendalian terjadi pada tahap proses tender.
“Dari beberapa rekan kontraktor saya dapat informasi, nama Taufik disebut-sebut di dalam setiap proyek APBN di Kepri,”terang mantan Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Provinsi Kepulauan Riau ini.
Lanjut Andi Cori. Dari banyaknya pekerjaan proyek oleh kontraktor luar Kepri yang bermasalah, dirinya bersama warga menyatakan menolak kehadiran kontraktor luar, khususnya untuk pengerjaan proyek di Penyengat. Sebab berpotensi merusak estetika Infrastruktur di pulau penyengat, bila mana pengerjaannya dilakukan asal-asalan.
“Bapak tahu kan, penyengat ini bukan hanya cagar budaya Indonesia, bahkan dunia. Kalau kontraktor luar kepri, kami menolak, lebih baik tidak usah dibangun pak,”tegas Cori (sapaan akrab) didukung oleh warga yang hadir.
Menanggapi aspirasi tersebut. Fasri Bachmid mengungkapkan dirinya telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pembangunan yang dilaksanakan setiap Satuan Kerja (Satker) di bawah BPPW Kepri. Salah satunya meninjau langsung kondisi proyek yang sedang dilaksanakan.
“Mungkin ada yang melihat waktu saya turun ke penyengat, waktu itu saya marah kepada kontraktornya karena ada pekerjaan yang tidak sesuai,”terang Fasri kepada warga dan pers yang hadir.
Mengenai Taufik. Fasri mengaku tidak memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang dapat menimbulkan masalah di dalam pengerjaan proyek.
“Saya pernah memanggil dia dan marah karena proyek bermasalah,”kata pria yang baru setahun menjabat sebagai kepala BPPW Kepri ini.
Lanjutnya menerangkan upaya agar proyek yang dilaksanakan BPPW Kepri dikerjakan oleh kontraktor yang bertanggung jawab dan tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.
“Kemarin saya minta Satker saya untuk berangkat ke Jawa Timur melihat kantornya. Jangan seperti Taufik yang kasusnya bermasalah itu, ternyata kantornya tidak ada,”terang pria yang ramah ini.
Sebagaimana diketahui bahwa tahun ini, proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Tahap II yang akan dilaksanakan oleh BPPW Kepri sedang Tahap Tender.
Berdasarkan data yang ditamplkan pada website resmi lpse Kementerian. Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Tahap II memiliki Nilai Pagu Paket Rp. 36.348.287.000,00 dan ditenderkan dengan HPS sebesar Rp. 25.558.747.000,00
Pemenang tender yang ditetapkan merupakan perusahaan asal Jawa Timur, yakni PT. ANGGAZA WIDYA RIDHAMULIAJI dengan nilai penawaran Rp. 21.777.888.999,00
Penulis & Fhoto : Edy M
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.