Home / Tanjungpinang / Terkait Bantuan Masker, Cindai Minta Pjs Gubkepri Serius

Terkait Bantuan Masker, Cindai Minta Pjs Gubkepri Serius

Foto : istimewa / suarabirokrasi.com

Tanjungpinang,- Informasi pembagian masker di daerah pesisir wilayah Kelurahan Kampung Bugis sebanyak 80 ribu masker oleh Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin, pada hari Selasa (17/11) menjadi sorotan publik.

Sebab, berdasarkan informasi pembagian 80 ribu masker yang ditayang melalui website resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau ( Kepri). Dikatakan saat itu Pjs Gubkepri Bahtiar Baharudin membagikan masker kepada masyarakat pesisir di empat titik lokasi. Diantaranya Tanjunglanjut, Sei Ladi, Kampung Bugis dan di Kampung Madong dengan total 80 ribu masker yang dibagikan.

“Saya sengaja membagikan langsung masker ini, agar masyarakat Kepri terjaga dan terlindungi dari Covid-19,” kata Bahtiar, di sela-sela pembagian masker, Selasa (17/11), mengutip informasi yang dirilis humas kepri.

Saat itu turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Kota Tanjungpinang, Tamrin yang berkesempatan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pjs Gubernur Kepri kepada masyarakat Tanjungpinang.

“Kami atas nama Walikota Tanjungpinang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan bantuan masker ini,” kata Tamrin.

Dan di tempat yang sama perwakilan dari masyarakat Kampung Bugis, Hasan mengucapkan terimakasih kepada Pak Gubernur yang telah sudi membagikan masker langsung kepada masyarakat.

Diperkirakan 35 masker per Rumah.

Dari 80 ribu masker yang dibagikan Pjs Gubkepri. Diperkirakan, setiap rumah di wilayah Kelurahan Kampung Bugis akan “kebanjiran” masker bantuan tersebut. Hal ini diperhtungkan jumlah rumah di Kelurahan Kampung Bugis yang merupakan titik lokasi penyebaran masker saat itu. Setidaknya 80 ribu masker dibagikan ke 2600-an rumah, maka diperkirakan setiap rumah akan mendapatkan masekr bantuan sebanyak 35 lembar.

Realisasinya. Sebagian warga Kampung Bugis saat dikonfirmasi media ini mengaku tidak mendapatkan bahkan satu lembar masker dari 80 ribu masker Pjs Gubkepri saat itu. Salah satunya Irwan, dirinya mengaku warga di lingkungannya tidak mendapatkan masker tersebut.

“Banyak sekali yang dibagi, tapi saya lihatpun tidak, apalagi dapat bang, siapa yang bagi,’kata Irwan melalui WA, kamis (19/11).

Berdasarkan sumber media ini, diketahui saat pembagian masker di 4 lokasi tersebut. Pjs Gubkepri diperkirakan hanya menyerahkan masker kepada setiap RT dengan total 5 ribu masker.

“Setahu saya saat itu total maskernya hanya lima ribu bang. Pak Bahtiar juga ada bagi-bagi buku, tapi hanya untuk suku bugis saja,” kata pria ini, jumat (20/11).

Dirinya juga mengungkap kondisi di lokasi. Masker sudah tersedia di dalam kotak di setiap lokasi pembagian, dan isi setiap kotak bervariasi, berkisar 500 lembar.

Cindai Minta Gubkepri Salurkan Bantuan Tepat Sasaran

Simpang siur pembagian masker ini menjadi perhatian Organisasi Masyarakat (Ormas) Cerdik Pandai Muda Melayu (Cindai) Kepulauan Riau.

Ketua Cindai, Edi Susanto meminta Pjs Gubkepri agar secara serius melakukan penanganan Covid-19 dan bukan sekedar pencitraan.

Menurut Edi, pembagian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan secara jelas secara administrasi, terstruktur dan terealisasi.

“Pjs Gubkepri sebagai pejabat yang ditugaskan dari kementerian dalam negeri, sepatutnya menyalurkan bantuan sesuai aturan dan dapat dipertanggung jawabkan secara jumlah maupun sasaran bantuan,” kata Edi Susanto.

Edi menegaskan ini, selain karena menyoroti dugaan pembagian masker “Siluman” di kelurahan Kampung Bugis. Dirinya juga telah sejak lama memperhatikan cara kerja pembagian masker yang berasal dari bantuan berbagai sumber kepada Pemprov Kepri dengan total lebih dari 5 juta lembar.

“Termasuk bantuan dan pembagian 5 juta masker yang di isukan oleh Pemprov Kepri. Sampai saat ini, lebih dari 40% warga Tanjungpinang tidak pernah menerima bantuan masker tersebut”kata Edi, jumat (20/11) melalui aplikasi WA.

Dirinya juga menegaskan kepada Pjs Gubkepri agar menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Agar kepentingan penanganan Covid-19 terhindar dari citra pembohongan publik, maupun menjadi ruang untuk memperkaya diri ataupun penyimpangan terhadap anggaran daerah.

Penulis : Edy

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin