Suara Birokrasi Mengungkap Fakta di Balik Realita
Labuhanbatu, SB – Aparat hukum diminta melakukan pengusutan pengelolaan penggunaan anggaran program peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Labuhanbatu. Sebab, program tersebut ditengarai sarat rekayasa untuk kepentingan pribadi.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abdyadi Siregar Minggu,(19/8) mengatakan aparat hukum di Labuhanbatu harus mengusut program tersebut. Sebab, jelasnya, program dengan anggaran mencapai milyaran rupiah harus diketahui jelas peruntukannya oleh masyarakat. Ia juga menegaskan kepada aparat hukum di Labuhanbatu jangan diam atas program tersebut.
“Aparat hukum di Labuhanbatu harus segera mengusut program itu, jangan dibiarkan. Jumlah anggaran milyaran rupiah atas program tersebut cukup fantastik, jadi masyakat harus mengetahui hasil program tersebut,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Fraksi Perubahan DPRD Labuhanbatu Ilham Pohan belum lama ini menyarankan agar tidak mempermasalahkan program ini. “Untuk apa ditanya-tanya itu, udahlah itu,” kilahnya. Anehnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Labuhanbatu Lukman Hakim Minggu, (19/8) justru tidak mengetahui program ini. Ia mengaku ditahun 2018 ini dirinya kurang lebih dua kali melakukan kunjungan kerja.
Eliani, Kabag Keuangan juga merangkap sebagai Plh Sekretaris DPRD Labubanbatu Minggu, (19/8) tidak bersedia untuk memberikan penjelasan program ini. Ia beralasan dirinya sedang menerima tamu.
Menanggapi perihal ini,Kasi Intel Kejari Labuhanbatu Junaidi Minggu, (19/8) mengatakan akan berkordinasi terlebih dahulu kepada pimpinannya. Ia mengaku dirinya sedang mengikuti Diklat.
“Saya masih Diklat,saya akan kordinasikan ke Kajari.Namun begitu, kami akan telaah dulu program ini,” pungkasnya. (Dharma Bakti)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.