Suara Birokrasi Mengungkap Fakta di Balik Realita
Suarabirokrasi.com, Batam,- Tender proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Tahap II didesak untuk dibatalkan.
Pernyataan itu ditegaskan oleh perwakilan warga penyengat, kampung bugis, LSM dan tokoh pemuda serta masyarakat jasa konstruksi Kota Tanjungpinang yang mendatangi kantor Badan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepri, di Kota Batam, pada hari kamis (04/05/2023).
Sebagai masyarakat jasa konstruksi dan mantan Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau, Andi Cori menerangkan bahwa kontraktor atau perusahaan pemenang hasil seleksi yang dilakukan oleh BP2JK Kepri sebagian besar adalah kontraktor dari luar Kepri yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab. Dampaknya, menjadi masalah baik secara manfaat konstruksi dan secara hukum.
“Kalau tidak salah anak buah bapak juga ikut jadi tersangka kan? karena menerima uang dari kontraktor yang dimenangkan.”kata Andi Cori Patahuddin dan lantas diiyakan oleh Kepala BP2JK Kepri, Fani Dhuha, S.T., M.T.
Andi Cori juga mempertanyakan terkait proses tender proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Tahap II yang seleksi nya tidak dilakukan di BP2JK Kepri, melainkan di Jakarta. Dan pemenang yang ditetapkan adalah perusahaan dari luar Kepri.
“Ada apa proses tender ini, dan kami tidak mau menerima perusahaan yang telah diatur. Kami tidak mau menerima perusahaan luar kerjakan di penyengat, lebih baik tendernya dibatalkan pak,”kata Andi Cori dan disambut teriakan dukungan oleh perwakilan warga penyengat yang hadir.
Penolakan ini disebabkan tidak beresnya pengerjaan proyek oleh perusahaan dari luar Kepri, terlebih apabila terlibat di dalam pengaturan tender yang dikendalikan oleh oknum tertentu. Sebab, Kepri hanya dijadikan objek proyek memperkaya diri dan meninggalkan bangkai konstruksi.
“Kami selama ini hanya menerima bangkai konstruksi saja dari proyek-proyek puluhan miliar rupiah. Tidak dapat kami nikmati secara maksimal.” kata Andi Cori Patahuddin sambil menyebutkan proyek-proyek yang bermasalah sejak tahun 2018.
Selanjutnya, Rona Andaka, salah satu tokoh pemuda Kepri dari Tanjungpinang yang turut hadir, juga menegaskan peran BP2JK yang menentukan perusahaan pelaksana tender berkualitas rendah, sehingga menyebabkan proyek yang dikerjakan tidak dapat bermanfaat untuk masyarakat.
“Kami selaku warga Tanjungpinang, anak tempatan, anak daerah tak ingin pembangunan di daerah kami rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kenapa bapak selaku orang profesional tidak meneliti perusahaan -perusahaan itu sebelum ditetapkan pemenang. Bahkan diketahui pemenang proyek itu memiliki kantor tapi tidak ada pegawainya. Kami berharap BP2JK untuk membatalkan sejumlah perusahaan yang saat ini mengikuti kembali proses pelelangan proyek-proyek itu,” tambah Rona.
Pada pertemuan yang berlangsung di halaman kantor BP2JK Wilayah Kepri. Kepala BP2JK Kepri, Fani Dhuha menerima semua masukan yang disampaikan. Dirinya akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai di BP2JK Kepri.
“Saya berterima kasih atas semua masukan yang disampaikan bapak bapak, dan ini menjadi bahan masukan saya untuk kami kordinasikan bersama,”kata Fani Dhuha.
Di akhir pertemuan, Andi Cori Patahuddin bersama Rona Andaka, Riswandi, Edi Cindai dan Sasjoni menyerahkan berkas laporan temuan proyek-proyek APBN yang dinilai mereka tak layak dibangun kontraktor di sejumlah daerah di Kepri, termasuk di Pulau Penyengat, Senggarang, Kampung Bugis Tanjungpinang dan dompak.
Berkas berisi dokumen pelaporan dugaan korupsi, monopoli lelang proyek hingga foto-foto fisik dari setiap pengerjaan proyek APBN di Kepri itu diserahkan mereka secara langsung ke Kepala BP2JK Wilayah Kepri, Fani Duha, di depan kantor BP2JK Batam.
Usai dari pertemuan itu, Andi Cori bersama rekan-rekan lainnya langsung menuju bandara untuk melaporkan masalah di Kepri ini ke Kementerian PUPR.
Penulis : Edy Manto
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.