Optimalisasi FTZ, Menurut Soerya Pemda Harus Kerjasama dan Miliki Kewenangan

Batam,- Dalam debat Pilkada Kepri yang berlangsung, Jumat (20/11) pukul 19.00. Saat itu. Pasangan nomor urut 1 Soerya-Iman dan nomor urut 2 terlibat debat membahas terkait pengelolaan FTZ di Kepri, selama dua sesi.

Dalam tema ini, Soerya menjawab tantangan mengenai pengelolaan Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Bebas di Kepulauan Riau (Kepri) secara akurat mulai dari, masalah yang dihadapi, upaya koordinasi dan pemangkasan sistem birokrasi hingga mengembalikan fungsi FTZ sesuai filosofi atau tujuan terbentuknya kawasan bebas.

Kepada Paslon nomor urut 2, Soerya menerangkan perbedaan tantangan pengelolaan kawasan bebas di Kota Batam yang dinilai lebih mudah dibandingkan dengan kawasan bebas di Bintan dan Karimun. Sebab, wilayah kawasan bebas di Bintan dan Karimun tidak menyeluruh, berbeda dengan wilayah FTZ di Kota Batam yang berlaku menyeluruh di Pulau Batam.

Menurut Soerya Respationo, jabatan gubernur yang termasuk di dalam unsur dewan kawasan bersama Ketua DPRD, akan memudahkan untuk dibuat rumusan konkrit dan usulan serta rekomendasi untuk menyelesaikan masalah FTZ di Batam, Bintan dan Karimun. Sehingga daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang akan dilaporkan ke Kementerian Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan.

“Tentunya harus ada kekompakan, jangan sampai pihak DPRD dan Gubernur berbeda rekomendasinya untuk maju bersama,” ungkap Soerya pada sesi awal pembahasan FTZ bersama paslon nomor urut 2.

Pada sesi selanjutnya. Pasangan nomor 2 kembali melayangkan pertanyaan terkait pengelolaan wilayah FTZ di Kepulauan Riau.

“Langsung saja bagaimana pendapat saudara dengan ftz yang sudah kita kembangkan sekarang di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Isdianto.

Menanggapi pertanyaan itu. Cagub Kepri Soerya Respationo menilai bahwa selama ini FTZ yang dikelola oleh pemerintah belum membawa manfaat yang optimal bagi daerah. Menurut Soerya Respationo, perlu adanya rumusan bersama DPRD agar Gubernur Kepri menjadi Ketua Dewan Kawasan Provinsi dan anggotanya terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Sehingga posisi Wali Kota Batam tidak lagi Ex Officio, melainkan ditetapkan berdasarkan hasil uji kelayakan atau melalui fit and propher test.

“Jadi Menko Perekonomian cukup sebagai Ketua Dewan Kawasan Nasional, kalau ada kebijakan yang membutuhkan penanganan cepat dan segera maka dewan kawasan di Kepri dapat melakukan rapat dan sebagainya dengan cepat, sehingga keputusan juga cepat,” terang Soerya Respationo.

Menurut Soerya. Lambatnya pengambilan keputusan terhadap kebijakan pengelolaan FTZ selalu menjadi kendala investasi dan para investor menganggap para Kepala Daerah tidak mampu mengatasi masalah ekonomi dan investasi yang berada di kawasan bebas.

“Bila setiap aturan atau regulasi harus ke Jakarta, kita yang di daerah ini baik Bupati walikota dan Gubernur dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah perekonomian di kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas ini. Itu saja, terima kasih,”kata Soerya.

Pernyataan ini mendapat sanggahan oleh paslon no urut 2. Salah satunya terkait pajak pengiriman barang keluar yang sejak beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, meski masih dalam lingkup lokal (antar kab/kota di Kepri-red).

“Ini memang terjadi keluhan-keluhan di lapangan yang memang harus segera kita sikapi. Bagaimana jika nomor 1 dipercayakan masyarakat untuk mengatasi masalah ini,” ungkap Isdianto menambahkan pernyataan pasangannya.

Menanggapi itu, Soerya menjelaskan bahwa kondisi pengenaan pajak seharusnya tidak terjadi, dikarenakan wilayah FTZ berada di luar wilayah kepabeanan, dan seharusnya semua barang yang masuk ke Batam itu masih bebas pajak.

“Tapi terkadang perusahaan di jakarta tidak mengetahui dengan baik terkait regulasi kawasan perdagangan bebas. Dan barang yang masuk ke Batam dari luar negeri sebagai konsekuensi logis belum dikenakan pajak.”terang Soerya.

Salah satunya terkait para pelaku UKM dan UMKM yang dikenai PPN saat mengirimkan produknya keluar Batam. Pengenaan pajak barang masuk dan barang keluar dinilai oleh Soerya, sudah tidak sesuai dengan tujuan terbentuknya kawasan bebas.

” Filosofi didirikannya FTZ adalah untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tapi yang terjadi adalah sebaliknya apa-apa di sini menjadi mahal dan tidak kompetitif. Terima kasih.”ungkap Soerya terkait masalah pada FTZ di Kepri yang menyebabkan pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan secara cepat untuk percepatan ekonomi melalui pengelolaan kawasan besar secara optimal. (EEMM)