Utamakan Adab Koordinasi, RCW Kepri Menolak Gagasan Gubkepri Lelang Tepi Laut Tanjungpinang

Redaksisuarabirokrasi 12 September 2025 Tanjungpinang Leave a comment 7 Views

suarabirokrasi.com, Tanjungpinang,- Kebijakan Gubernur Kepri terkait pengelolaan Kawasan Tepi Laut, Kota Tanjungpinang berhasil mendulang keresahan publik dengan berbagai alasan.

Beberapa kalangan menilai, rencana pengelolaan ruang publik dialihkan ke pihak swasta perlu dikaji lebih jauh dari berbagai aspek tata ruang, lingkungan dan sosial serta aspek pertimbangan lainnya.

Ketua Riau Corruption Watch (RCW) Kepri, Mulkansyah menilai, kegiatan pelelangan pengelolaan Kawasan Tepi Laut Tanjungpinang harus dipertimbangkan lebih bijak oleh Gubernur Kepri, agar tidak membuat gaduh masyarakat.

“Keputusan ini walaupun belum final atau sekedar wacana kita minta Gubernur jangan membuat gaduh sempena niatan untuk melelang kawasan Tepi laut ke pihak ketiga.”terang Mulkan, Jumat (12/09/2025).

Menurut Mulkan, Pemerintah Provinsi sesuai adabnya, seat melaksanakan kebijakan harus menghormati kewenangan pihak lainnya, diantaranya Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku pemilik wilayah dan pihak DPRD Kepri.

“Ini sangat rancu apalagi tidak di ikut sertakan Pemko Tanjungpinang yang memang wilayahnya dan DPRD provinsi Kepri juga harus di beritahu tentang masalah ini jangan suka suka aja menggulirkan kebijakan yang akan membuat gaduh.”tegas Mulkan.

Kembali Mulkan menegaskan bahwa, dirinya menyatakan menolak rencana Gubernur Kepri melelang Kawasan Tepi Laut Tanjungpinang tanpa koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku pemilik wilayah.

“Kami menolak rencana Gubernur ini, karena kami mencermati adanya perbedaan prinsip dasar tentang wilayah sementara Provinsi Kepri itu berkedudukan di pulau Dompak dan Tepi laut itu di wilayah Pemko Tanjungpinang jadi Gubernur harus bijaksana dalam mengambil keputusan.”tegas Mulkan. (EM)