Suara Birokrasi Mengungkap Fakta di Balik Realita
Related Articles
Suarabirokrasi.com, Batam,- PT Lestari Asi Sejahtera diduga gunakan data pengalaman pekerjaan palsu untuk memenangkan tender proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kawasan Piayu senilai pagu Rp.16,1 miliar menggunakan APBN 2025 dan 2026.
Di mana, pada tender kualifikasi non kecil atau menengah yang dilaksanakan Badan Pengusahaan (BP) Batam ini, mensyaratkan SBU BS 008 atau SBU SI 005 dan memiliki kemampuan dasar berupa pengalaman pekerjaan sejenis.
Untuk memenuhi syarat tender ini, PT. LAS diduga memasukkan data pengalamanan pernah melakukan pekerjaan Sistem Pengolahan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Malaka dan pemberi kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka, selesai pekerjaan pada Januari 2023.
Indikasi Kuat PT LAS Gunakan Data Pengalaman Palsu
Penelusuran tim media ini menguatkan bahwa, data pengalaman pekerjaan Sistem Pengolahan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Malaka yang dimasukkan PT.LAS, diduga Palsu atau Fiktif.
Penelusuran melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemerintah Kabupaten Malaka, menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan tahun 2023 Dinas PUPR Kabupaten Malaka tidak ada melaksanakan dan merencanakan kegiatan pekerjaan Sistem Pengolahan Air Minum.
Data lainnya terungkap dari data ijin layanan konstruksi PT.LAS. Perusahaan ini baru memiliki ijin usaha jasa konstruksi jenis layanan BS 005 Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih pada tanggal 16 Juni 2024. Sehingga hal ini tidak memungkinkan bagi perusahaan ini untuk mendapatkan pekerjaan secara legal/sah di bidang layanan BS 005.
Terkait dugaan penggunaan data pengalaman palsu, Direktur PT.Lestari Asi Sejahtera, Roy Hendriko Aritonang saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (11/12/2025) tidak memberikan klarifikasi atau sanggahan, bahkan memblokir akses komunikasi melalui aplikasi WA. Sehingga menimbulkan kesan pinjam pakai perusahaan.
Integritas SPIP BP Batam Diragukan.
Integritas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BP Batam patut dievaluasi oleh Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad agar tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien tidak hanya sebagai “pemanis di bibir”, sedangkan kasus kejahatan pengadaan barang dan jasa kian marak di BP Batam akibat banyaknya laporan yang masuk ke SPIP namun tidak ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Meski data dukung bukti terkait data pengalaman PT.LAS yang diduga palsu telah diterima Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui nomor WhatsApp WBS BP Batam, Kamis (11/12/2025), namun tidak ada penindakan sesuai ketentuan yang berlaku, bahkan pihak WBS mengaku butuh waktu belajar.
“Baik pak Edi, kami pelajari dulu…”jawab pihak WBS BP Batam setelah menerima data dan informasi dari media ini, Kamis (11/12/2025).
Selanjutnya, pada senin (22/12/2025) pihak SPIP yang diduga tidak melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kontrak kerja mengandung unsur melawan hukum yang ditandatangani PPK Jaringan Distribusi Air Bersih Piayu bersama perwakilan PT.LAS.
“Masih dalam pemeriksaan pak Edi,”jawab pihak WBS SPIP BP Batam.
“Sangat setuju, pak Edi,
Saat ini masih dalam tahap pemeriksaan tentunya…”jawabnya, tanpa menerangkan apa dan siapa yang diperiksa
Upaya Melawan Presiden RI
Sebagaimana diketahui, ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden 16 tahun 2018 dan perubahannya.
Presiden melalui peraturan tersebut menetapkan ketentuan mencegah terjadinya kejahatan di dalam pengelolaan anggaran negara. Salah satunya pada Bab III Instruksi Kepada Peserta melarang peserta memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi syarat tender. Atas larangan itu juga ditetapkan sanksi, mulai dari pemutusan kontrak, penarikan jaminan pelaksanaan, pengenaan daftar hitam, hingga sanksi pidana.
Hingga berita ini ditayangkan PPK Proyek dan Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad belum dikonfirmasi
Penulis: Edy Manto
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.