Suara Birokrasi Mengungkap Fakta di Balik Realita
Related Articles
suarabirokrasi.com, Kepri,- Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Riau Corruption Watch (RCW) Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti kinerja Gubernur Pemerintahan Provinsi (Pemprov ) Kepri di era Priode ke dua pemerintahan Ansar Ahmad.
Mulkan (panggilan akrab-red) menilai telah lebih 100 hari kerja sejak dilantik sebagai Gubernur Kepri masa jabatan 2025-2030 pada bulan februari 2025 lalu, hingga saat ini tidak terlihat adanya kemajuan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
“Ada banyak masyarakat yang menagih janji politik yang belum terealisasi tentang penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah PHK menjadikan putaran ekonomi di beberapa wilayah di Kepri melemah.”terang Mulkan, Minggu (15/06/2025) melalui WhatsApp.
Lanjutnya menerangkan. Peningkatan PAD 200 % dari labuh tambat di perairan Kepri yang selama ini di gaung-gaungkan, sampai saat ini terlihat progresnya, bahkan seakan hanya sekedar “pepesan kosong”.
Selain itu, Trust Isyuu yang sangat krusial tentang pelepasan Kab. Natuna dan Anambas saat ini juga berpotensi mendulang kekecewaan dari para Tokoh pembentukan Provinsi Kepri. Di mana informasi dukungan Gubernur tentang pembentukan provinsi baru di Kepri tidak lah relevan serta melukai perasaan para Tokoh pendiri Kepri.
“Selain itu, mega proyek yang digadang gadang kan, yakni Jembatan Batam Bintan pun hilang ditelan bumi dan ini harus diinfokan ke publik mengenai progres nya. Termasuk kasus Rempang yang memakan banyak korban. Tolong di jelaskan siapa sebenarnya dalang dari semua ini dan masyarakat masih menunggu kelanjutannya.”ungkap Mulkan di Jakarta.
Dirinya juga mengindikasikan bahwa pembentukan kabinet Pemprov Kepri saat ini memberikan kesan adanya jual beli jabatan dengan memasang dua orang kepercayaan sebagai operator di lapangan.
“Ini juga harus dijelaskan ke masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat Kepri berharap adanya program pembangunan yang konkrit dan menyentuh kepentingan masyarakat, dan bukan hanya memberikan tontonan ketidakadilan kepada masyarakat tanpa bisa berbuat apa-apa.”tegasnya.
Mulkan juga mengkritisi arah kebijakan pembangunan Pemprov Kepri yang tidak jelas. Menurutnya, semenjak dari Pemprov Kepri dipimpin Gubernur Ismeth Abdullah dengan pusat pemerintahan di Dompak, namun hingga bergantinya Gubernur, belum terlihat pengembangan daerah yang menjadi ikon di Kepri selain Batam.
“Wilayah wilayah mana saja yang akan di bangun sebagai pusat ekonomi komersil selain pusat pemerintahan. Harus di buat regulasi yang lebih cemerlang yang bisa manarik para investor untuk membangun ibukota Dompak.”terangnya.
“Gubernur Ansar Ahmad terkesan sudah aman di zona nyaman nya, seperti tidak ada ide ide cemerlang untuk kemajuan Kepri seperti mengikuti arahan dari pusat aja tanpa ada terobosan. Terlihat kegiatan hanya monoton dan pencitraan saja,”tandasnya.
Penulis: Edy M
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.