17 Tahun Tak Usai Selesaikan Masalah BBM, SPAM dan Listrik di Anambas, Tokoh Masyarakat Kritik Kinerja Pemerintah

Redaksisuarabirokrasi 10 Juni 2025 Anambas Leave a comment 38 Views

Anambas, Jurnalsidik.com – Tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni Ketua Bidang Hukum dan Humas BP2KKA Pusat serta Ketua Dewan Pembina LSM Anti Korupsi FORTARAN, Muhammad Fadil Hasan, menyoroti kinerja pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas yang tak kunjung rampung menuntaskan masalah yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik dari PLN, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Menurutnya, meski Kepulauan Anambas telah menjadi daerah otonomi selama 17 tahun, namun pekerjaan rumah yang mendasar ini masih menjadi masalah hingga saat ini meski berganti kepala daerah.

“Masalah seperti BBM, listrik, dan SPAM adalah kebutuhan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas kepala daerah. Saya prihatin, sudah 17 tahun Anambas berdiri sebagai kabupaten, tapi masalah ini tak juga selesai,” ujar Fadil saat dihubungi melalui WhatsApp di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya penyelesaian masalah ini jangan dilakukan dengan cara saling lempar tanggung jawab antar instansi terkait. Fadil berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan daerah saling koordinasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“PLN katanya urusan pusat, BBM urusan provinsi, SPAM urusan bupati. Semua saling menyalahkan. Kalau ada niat baik, seharusnya bisa duduk bersama mencari solusi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, seperti tidak ada niat menyelesaikannya,” kritiknya.

Fadil juga menyinggung soal minimnya sikap responsif dari anggota DPRD, khususnya yang baru dilantik. Ia menilai para wakil rakyat belum menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu mendesak yang dihadapi masyarakat.

“Anggota dewan pun tidak pernah bersuara tentang urusan rakyat. Katanya wakil rakyat, tapi tidak terdengar suaranya. Khususnya yang baru dilantik, sejak menjabat belum terdengar keberpihakannya pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Terkait SPAM, Fadil mengungkapkan bahwa proyek ini sudah berjalan sejak masa Bupati pertama Anambas, Tengku Mukhtaruddin. Namun hingga kini, proyek tersebut belum juga tuntas meski telah menelan anggaran miliaran rupiah.

“SPAM ini dari zaman Satiar yang sekarang jadi Sekda sudah ada, bahkan sejak masa Bupati Tengku Mukhtaruddin. Puluhan miliar sudah dihabiskan, tapi belum juga selesai. Ke mana perginya uang sebanyak itu? Miris melihat kondisi kampung kita ini,” pungkasnya.

Pernyataan keras Fadil Hasan ini menjadi cerminan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan pusat dalam menangani persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup warga.. (Agus Suradi/BG)