Wakil Ketua III DPRD Kepri Minta Masyarakat Dilindungi Dari Akibat Lepasnya Buaya Penangkaran PT PJK

Redaksisuarabirokrasi 25 Januari 2025 Tanjungpinang Leave a comment 3 Views

Suarabirokrasi.com, Kepri,- Insiden jebolnya tanggul penangkaran buaya milik PT Perkasa Jagat Kurnia (PJK) di Pulau Bulan, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, pada Senin dini hari, 13 Januari 2025, menjadi perhatian serius dan meresahkan masyarakat karena mengakibatkan buaya yang berada di penangkaran terlepas ke laut.

Menghadapi situasi ini, Wakil Ketua III DPRD Kepri H Bakhtiar, MA meminta BP Batam, Pemerintah Daerah bersama pihak terkait agar segera mengambil langkah cepat dan melakukan mitigasi risiko terhadap masyarakat, serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penangkaran harus menjadi prioritas utama.

Menurut H Bakhtiar, MA Insiden ini memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat memerlukan sinergi yang erat antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.

“Harus kita sadari, jebolnya tanggul penangkaran buaya di Pulau Bulan menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan warga dan ekosistem perairan Batam. Dengan jumlah buaya yang belum bisa diprediksi pasti tapi sangat mudah dijumpai penduduk sekitar tentu insiden ini menciptakan situasi darurat yang memerlukan penanganan segera. Kawasan pesisir yang menjadi tempat aktivitas utama masyarakat, seperti nelayan dan pariwisata bahari, kini berada dalam bayang-bayang risiko serangan predator.”ungkap H Bakhtiar, MA, Sabtu (25/01).

Menurutnya, secara regulasi, pengelolaan penangkaran satwa liar di Indonesia telah diatur melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Permen LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2020 tentang Pengelolaan Satwa Liar. Regulasi ini mengamanatkan pengelola penangkaran untuk memenuhi standar keamanan dan melakukan mitigasi risiko agar kejadian seperti ini dapat dicegah.

Namun, insiden di Pulau Bulan mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi dan pengawasan, sehingga perlu evaluasi mendalam terhadap fasilitas serupa di seluruh Kepulauan Riau.

Langkah-langkah penanganan yang mendesak harus dilakukan, dimulai dari pemetaan lokasi buaya yang telah lepas. Pengerahan tim gabungan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), aparat keamanan, dan masyarakat lokal menjadi penting untuk mengidentifikasi wilayah penyebaran satwa liar ini. Teknologi seperti drone juga dapat digunakan untuk memantau perairan yang sulit dijangkau. Di sisi lain, mitigasi risiko terhadap warga harus segera dilakukan, seperti pemasangan rambu peringatan di kawasan pesisir serta edukasi tentang langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi interaksi dengan buaya.

*Wakil Ketua III DPRD Kepri H Bakhtiar MA*

Selain upaya penanganan langsung, solusi jangka panjang juga perlu difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan penangkaran satwa liar ini. Pemerintah harus mengaudit fasilitas penangkaran untuk memastikan standar keamanan dan kelayakan infrastrukturnya. Penerapan sanksi tegas kepada pengelola yang terbukti lalai juga harus diberlakukan untuk menciptakan efek jera. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk merancang sistem respons darurat berbasis teknologi guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dampak jangka panjang dari insiden ini pun tak dapat diabaikan. Keberadaan buaya di luar habitatnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal, termasuk populasi ikan dan fauna lainnya. Dari sudut pandang sosial, keresahan masyarakat yang terus berlanjut berisiko menurunkan kepercayaan terhadap tata kelola sumber daya alam di wilayah ini. Oleh karena itu, sinergi semua pihak diperlukan agar insiden ini tidak hanya menjadi peringatan keras, tetapi juga momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan konservasi satwa dan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan.

“Sebagai langkah solutif, pemerintah bersama pemangku kepentingan harus segera melakukan tindakan mitigasi, seperti pemetaan wilayah penyebaran buaya dengan memanfaatkan teknologi modern, pemasangan peringatan di daerah rawan, serta edukasi kepada masyarakat untuk meminimalkan risiko. Audit menyeluruh terhadap penangkaran buaya lainnya juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang.”tegas H Bakhtiar MA.

Di sisi lain, solusi jangka panjang harus berfokus pada penguatan kerangka kerja pengelolaan satwa liar, dengan memastikan bahwa seluruh fasilitas penangkaran mematuhi standar keamanan yang ketat. Sanksi tegas perlu diterapkan terhadap pengelola yang lalai, sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Lebih jauh lagi, kolaborasi antar pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga akademisi, perlu dijalin untuk menciptakan sistem konservasi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Dengan langkah-langkah ini, insiden di Pulau Bulan diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga sekaligus titik awal bagi perbaikan sistem pengelolaan satwa liar yang tidak hanya melindungi keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat. Sinergi antara perlindungan alam dan kepentingan publik menjadi kunci dalam menghindari tragedi serupa di masa mendatang.

Sumber: setwankepri