Suara Birokrasi Mengungkap Fakta di Balik Realita
Suarabirokrasi.com, Kepri,-Kunjungan rombongan perwakilan Suku Laut Batam dan Lingga diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara di ruang rapat utama lantai IV kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membahas beberapa hal yang menyangkut kondisi kehidupan masyarakat Suku laut saat ini.
Usai pertemuan, rombongan yang berjumlah hampir 60 orang tersebut kembali diterima untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, di aula Asrama Haji Tanjungpinang, Senin, (18/7/2022).
Kepada Gubernur, perwakilan rombongan menyampaikan harapan masyarakat terkait tanah ulayat atau tanah adat yang dinilai perlu dijamin keberadaannya melalui Peraturan Daerah.
“Mengenai tanah adat dan tanah ulayat di Kabupaten Lingga yang berpengaruh pada kesejahteraan penduduk termasuk suku laut. Dengan adanya praktik jual beli lahan serta pertambangan pasir laut, berpengaruh besar pada hasil tangkapan nelayan.”kata Ubay mewakili masyarakat Suku laut.
Harapan itu lantas ditampung oleh Gubernur Ansar. Dirinya mengaku mendukung komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kepri, termasuk suku laut dan masyarakat pesisir lainnya. Namun untuk penetapan Perda tanah adat dan tanah ulayat perlu waktu dan kajian akademis.
“Kita akan berupaya dan tentunya perlu kajian, termasuk asal usulnya wilayah, kekerabatan dan riwayat keturunannya.”Jawab Ansar.
Pembahasan mengenai tanah adat atau tanah ulayat, menurut Ansar Ahmad, perlu juga dikoordinasi dengan Kementerian Agraria sebagai pihak yang memiliki kewenangan bidang pertanahan sehingga bila riwayatnya jelas dan tidak bertentangan dengan aturan, maka rencana perda kemungkinan dapat dilaksanakan.
“Saya tidak mau, seperti pengalaman saya membahas suatu riwayat dan ketika saya tanya tahu dari mana, masyarakat tersebut mengatakan diberitahu melalui mimpi,”tegas Ansar.
Ansar juga mengatakan, sudah terlalu banyak kelompok-kelompok tertentu yang ‘mengklaim’ silsilah dan asal usul keturunan Kesultanan Riau-Lingga yang berpotensi menimbulkan konflik pada saat penetapan Perda tanah adat dan ulayat tersebut.
“Beri kesempatan pada kami untuk bahas ini dulu ya, cari referensi hukum, supaya jangan nanti jika sudah ditetapkan tanah adat dan ulayat-nya malah menimbulkan konflik.”ujar Ansar.
Program Pemprov Kepri Tahun 2023 Untuk Masyarakat Suku Laut
Selanjutnya, kepada perwakilan suku laut, Ansar memaparkan program peningkatkan kesejahteraan untuk suku laut terutama di Lingga yang akan dilaksanakan tahun 2023 mendatang, berupa pembangunan rumah masyarakat suku laut di beberapa wilayah.
“Kita akan menganggarkan kurang lebih Rp 7 miliar pada APBD 2023 untuk pembangunan 200 unit rumah bagi suku laut dengan konsep swakelola.”jelas Ansar.
Pelaksanaan secara swakelola, menurut Ansar, agar masyarakat dapat diberdayakan dan rumah yang terbangun juga lebih kokoh.
“Mengapa swakelola? karena kalau pakai pihak ketiga, nantinya kontraktor hanya tahu untung saja dan kualitas rumah hanya “kerupuk-kerupuk” saja, kalau masyarakat yang bangun, tentunya mau kualitas yang bagus”terang Ansar
Selain program perumahan, Ansar juga menjelaskan fokusnya agar semua masyarakat pesisir, termasuk suku laut bisa memiliki sertifikat atas tanah dan rumahnya.
“Tahun depan GTRA akan dilaksanakan di Kepri. Bersama Kejati dan BPN, kita lakukan percepatan reforma agraria supaya masyarakat pesisir memiliki kepastian hukum dan hak atas tanahnya.”kata Ansar.
Ansar berkomitmen untuk terus mendorong program ‘Kepri Terang’. Selama setahun dirinya menjabat Gubernur, sudah hampir 5000 rumah di pulau-pulau se-Kepri tersambung listrik.
Saat pertemuan, Ansar didampingi Sekdaprov Adi Prihantara, Kepala Dinas (Kadis) Perkim Kepri Said Nusyahdu, Kadis ESDM Kepri M Darwin, Kadis PMD Dukcapil Kepri Misni, Kepala DLHK Kepri Hendri dan Perwakilan Dinas Kebudayaan Kepri, serta Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri.
Penulis & Fhoto : Edy Manto
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.