Home / Tanjungpinang / Menguak Monopoli APBD di Biro Humas Kepri (1)

Menguak Monopoli APBD di Biro Humas Kepri (1)

Data SIRUP LKPP

Suarabirokrasi.com,- Menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Praktek yang dilarang ini juga kental terjadi di Biro Humas Protokol dan Penghubung (BHPP) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan kian kontras di masa kepemimpinan Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepri, paska dilantiknya Hasan sebagai Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung (BHPP) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pengelolaan puluhan miliar rupiah anggaran kegiatan belanja Jasa publikasi tanpa proses seleksi lelang, teknis dan harga sebagaimana amanat Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, bukan hanya sudah menjadi kebiasaan rutin. Tetapi juga sarat untuk mengakomodir kepentingan dan keuntungan bagi oknum-oknum dari anggaran di Biro Humas Kepri ini.

Salah satunya pengelolaan anggaran publikasi secara khusus peruntukkannya pada kelompok tertentu. Sejak Tahun 2019, seluruh anggaran belanja Jasa publikasi di Biro Humas Kepri hanya untuk perusahaan pers/media yang menjadi konstituen Dewan Pers.

Paska bergantinya Kepala BHPP Kepri pada pertengahan Tahun 2021 ini, kebijakan yang sarat melanggar aturan itu kian didukung penuh.

Praktek pengelolaan anggaran yang sarat unsur monopoli ini kembali menuai kritikan para pengusaha media yang bukan sebagai konstituen DP.

Menurut salah seorang pemimpin perusahaan media online (ucok-panggilan). Seharusnya pemerintah saat ini bertindak sesuai aturan dalam pengelolaan anggaran.

“Kita berharap Gubernur saat ini lebih selektif memilih Kabiro Humas yang paham aturan dan bukan meneruskan warisan kebiasaan yang salah,”kata Ucok (22/06) di Tanjungpinang.

Terkait kebijakan anggaran yang sarat monopoli ini juga mendapati perhatian Sekretaris SPRI Kepri, Ridwan Lingga. Dirinya menilai slogan mendukung Usaha Kecil dan Menengah oleh Gubernur Kepri tidak sejalan dengan kebijakan anggaran.

Menurut Ridwan. Praktek monopoli Secara langsung maupun tidak langsung berdampak menghalangi para pelaku usaha untuk ikut bersaing secara harga dan teknis. Salah satunya di dalam penyediaan jasa publikasi/ruang publikasi di Biro Humas Kepri, Meskipun perusahaan tersebut kompeten dan mampu menjadi penyedia jasa publikasi, baik ditinjau dari usia perusahaan media, harga yang murah maupun memiliki keunggulan teknis lainnya.

“Media kami diterbitkan oleh badan hukum sah dan taat pajak serta memiliki NIB yang sesuai untuk penyediaan jasa publikasi. Dan secara aturannya, tidak satu pun berkas persyaratan pendirian Perusahaan Pers harus melalui atau rekomendasi DP,”kata Ridwan sebagai Direktur Perusahaan.

Lanjut Ridwan menerangkan bahwa permasalah ini pada tahun 2019 pernah mencuat dan menjadi perhatian Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Kepri dan telah dilakukan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kepri dan Kepala Biro Humas saat itu.

“Akhir tahun 2019 kita sudah lakukan RDP menjelaskan ini dan Dewan saat itu juga bingung terhadap kebijakan anggaran di humas yang bersifat monopoli itu. Saat itu Plt Biro Humas mengatakan atas rekomendasi inspektorat, tetapi tidak bisa menunjukkan Surat Rekom inspektorat itu,”ungkap Ridwan.

Lanjut Ridwan menerangkan hasil RDP waktu itu. Pihak SPRI mematahkan berbagai alasan pihak Biro Humas selama ini, dengan menunjukkan Surat klarifikasi dari BPK kepada SPRI.

Ridwan Effendi

“Pada RDP itu kita tunjukkan semua, dari BPK dan DP tentang kerjasama kegiatan publikasi. Nah, hasilnya pada tahun 2020 awal Biro Humas membuka kesempatan terhadap media yang tidak menjadi konstituen DP. Tetapi sekarang mengapa syarat yang tidak berdasar itu diberlakukan kembali,”ungkap Ridwan.

Secara terpisah. Kepala Biro Humas Kepri, Hasan saat dikonfirmasi terkait landasannya melaksanakan anggaran kegiatan belanja Jasa iklan/ publikasi hanya untuk perusahaan pers yang menjadi konstituen DP. Hasan mengatakan, dirinya mengacu pada Undang-Undang Pers, bukan berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa pemerintah.

“Kita berdasarkan Undang-Undang Pers, kan awak Pers seharusnya tahu tentang Undang-Undang itu,”Jawab Hasan, senin (26/07) di ruang tunggu, selasar kantor Humas Kepri dan saat itu tampak beberapa pemimpin perusahaan media sedang menunggu.

Hasan juga menjelaskan mengenai rencana akan dibuat Pergub untuk mengatur terkait anggaran publikasi.

“Kita nanti akan membuat pergubnya, sekarang lago disusun,”terang Hasan.

Terkait adanya Surat edaran DP No.495/DP/K/VI/2021 yang diterbitkan pada 23 Juni 2021 yang dirugikan kepada seluruh elemen dan penyelenggara pemerintahan. Hasan mengatakan bahwa Surat tersebut hanya mengenai Tusi (Tugas Fungsi) DP. Hingga kini monopoli anggaran masih berlangsung di Biro Humas Kepri.

Sebagaimana tertulia pada SE Dewan Pers No.495, diantaranya DP memberikan imbauan pada pasal 8 dan 9, yakni :

  1. Bahwa terkait ketentuan kerja sama di antara lembaga pemerintahan di level pusat dan daerah dengan perusahaan pers, sepenuhnya menjadi kewenangan dari lembaga tersebut. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Dewan Pers hanya dalam posisi mengimbau agar kerja sama yang dilakukan senantiasa memperhatikan prinsip akuntabilitas dan saling menguntungkan bagi para pihak di dalamnya.
  2. Bahwa dengan demikian, Dewan Pers meminta ke depannya ada kewaspadaan dari penyelengara pemerintahan maupun masyarakat terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi dan provokasi yang menyesatkan terkait Dewan Pers.

Diketahui melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP), alokasi anggaran belanja kegiatan Jasa iklan (publikasi-red) di BHPP Kepri Tahun 2021 sebesar Rp. 26,9 miliar lebih.

Pada pelaksanaannya, anggaran dipecah-pecah menjadi beberapa kegiatan. Pemilihan penyedia tanpa proses lelang baik Secara manual maupun Secara Elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Penyediaan jasa iklan/reklame atau ruang publikasi mulai dari nilai pekerjaan dibawah Rp.200 juta dan diatas Rp.200 juta hingga miliaran rupiah dilaksanakan oleh perusahaan yang menjadi konstituen DP, yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan di Biro Humas Kepri.

Berdasarkan data yang tertayang di Lahan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian dan Pemda lainnya. Terdapat juga rencana kegiatan penyediaan jasa publikasi dengan nilai anggaran kegiatan mulai dari diatas Rp.50 juta, Rp.200 juta hingga di atas Rp.1 miliar yang dilaksanakan melalui proses seleksi terbuka, baik melalui proses lelang maupun pemilihan.

Pada beberapa kegiatan penyediaan jasa publikasi yang di Kementerian, pejabat pengadaan tidak ada mensyaratkan Khusus perusahaan media terverifikasi DP. Persyaratan untuk menjadi penyedia jasa yakni, berbadan hukum, pengalaman, pajak, NIB dibidang periklanan dan penerbitan serta kemampuan teknis personel yang ditinjau dari pendidikan formal.

Salah seorang pejabat di Humas mengungkap oknum Dewan bermain anggaran,,,,, (Bersambung)
Hasan ungkap,,,,,

Penulis : Edy M

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin