Home / Batam / Kasus Covid-19 Meningkat , Pemko Batam Ditegaskan Serius

Kasus Covid-19 Meningkat , Pemko Batam Ditegaskan Serius

Kepri,- Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin minta Pemerintah Kota (Pemko) Batam lebih serius dalam menangani pencegahanan penyebaran Covid-19. Hal ini disebabkan, Pemko Batam tidak memiliki alat PCR secara mandiri, sementara angka kematian akibat Covid-19 meningkat dan kasus terbesar berada di Batam.

“Angka kematian yang disebabkan Covid-19 di Provinsi Kepri sudah tembus 96 orang. Dari jumlah tersebut 67 orang berada di Kota Batam. Selain itu, kasus terbesar Covid-19 di Kepri juga berada di Batam,” ujar Bahtiar Baharuddin, Selasa (3/11) di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Dijelaskannya mengenai Demographi Kota Batam sebagai kota besar di Provinsi Kepri, yang berbeda dengan Jakarta atau Surabaya. Wilayah-wilayah pemukiman yang sudah tertata baik, seharusnya mempermudah Pemko Batam mencegah penyebaran Covid.

“Sekarang ini tergantung kepada Pemko Batamnya, mau dan tidak mau dalam melakukan pencegahan ini. Selain itu bagaimana menggerakan perangkat yang ada untuk mengawasi aktivitas masyarakat. Sehingga penyebaran tidak semakin masif,” tegasnya.

Bahtiar juga mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi atas peningkatan kasus di Kepri, khususnya Batam. Ditinjau dari daya tahan tubuh masyarakat, pola konsumsi makanan bergizi dan faktor lainnya. Dirinya juga menyayangkan, hingga kini Batam tidak memiliki Lab PCR secara mandiri, sehingga masih bergantung dengan RSKI Galang dan BTKLPP Batam.

“Sebagai bentuk kesiapan Pemerintah Daerah, kita harus punya Lab PCR secara mandiri. Karena anggaran sekitar Rp5 miliar, tentu melihat kemampuan APBD Batam bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jangan untuk kepentingan ini, kita masih bergantung pada dukungan swasta,” tegasnya lagi.

Bahtiar juga mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah agar memperhatikan anggaran Kabupaten/Kota di TA 2021 mendatang. Dirinya mengimbau Sekda untuk tidak menandatangani dana alokasi bagi penanganan dan pencegahan Covid-19 yang tidak jelas. Menurutnya, hal tersebut sesuai komitmen dan instruksi Mendagri.

“Nanti saat pembahasan APBD 2021 Mendagri sudah menyampaikan, maka benar-benar plototin rencana APBD kabupaten/kota 2021. Saya perintahkan daerah yang alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang tidak jelas, jangan diteken,” jelasnya.

Di.musim hujan ini, Bahtiar mengimbau masyarakat untuk tidak kendor dan selalu mengedepan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Karena sifatnya Covid-19 berkembang cepat pada cuaca dingin.

“Kita tidak ingin tentunya jumlah terus bertambah, kematian juga meningkat. Karena masih belum pasti kapan situasi ini berakhir, makanya kita harus mempersiapkan masyarakat untuk perang panjang melawan Covid-19,” tutup Bahtiar.(hmskpri)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin