Pemerintah Pusat Fokus Pembangunan Ekonomi Kepri

Kepulauan Riau,- Percepatan pembangunan perekonomian di Kepulauan Riau, terus digesa oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah dari Kantor Walikota Batam, Jum’at (23/10) secara Daring. Arif berkesempatan melaporkan kesiapan dan harapan pengelolaan labuh jangkar pada sektor kelautan, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dilaporkannya, pengelolaan labuh jangkar masuk dalam Perda Retribusi Daerah Kepri dan menjadi salah satu target dan retribusi Daerah Kepri Tahun 2020 ini. Potensi penerimaan dari sektor labuh jangkar diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun.

Potensi penerimaan itu, dinilai sangat bermanfaat bagi Kepri, terlebih kondisi saat ini. APBD Kepri mengalami devisit mencapai Rp700 miliar, karena pengurangan dana bagi hasil.

Saat itu, Sekretaris Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Agung Kuswandono yang membuka Rakor secara daring dari Jakarta itu, memberikan arahan singkat. Agung berharap hasil rakor bisa ditindaklanjuti bersama Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam Rakor. Penasehat Khusus Kemenko Marvest Prof Marsetio menekankan beberapa poin penting yang tengah dikerjakan di Kepri. Yaitu, pembahasan penanganan tumpahan oli di perairan wilayah Kepri. Pembangunan pengelolaan limbah di Kota Batam, hingga penertiban pipa bahan bakar, pipa gas, kabel laut diutara perairan pulau Batam.

Pembahasan lainnya mengenai Revisi PP 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif PNPB hingga pemberian intensif kepada prajurit AL dan penegak hukum, jelas Prof Marsetio yang juga Penasehat Ahli Pemprov Kepri.

Pembahasan lainnya, mengenai penertiban pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil agar menjadi pelabuhan berstandar Internasional. Turut dibahas masalah Penertiban Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PPKA).

Sementara Pjs Wali Kota Batam Samsul Bahrum memfokuskan pada upaya mendorong percepatan penetapan KEK di Pulau Pengalap, Kecamatan Galang. Secara garis besar, dari 17 persyaratan untuk menjadikan Pulau Pengalap atau Kepri Costral Area sebagai kawasan pariwisata khusus.

“Sejauh ini seluruh persyaratan sudah hampir terpenuhi. Dengan demikian, segera bisa kita laporkan ke Dewan Ekonomi Kawasan, agar secepatnya bisa menyandang status sebagai KEK Pariwisata.” kata Samsul Bahrum.

Rakor juga fokus membahas rencana Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Kota Batam. Deputi Marvest Sudirman saat itu menerangkan, akan menjadikan kawasan Pulau Galang, sebagai sentra pengembangkan industri perikanan.

Untuk perkembangan Batam Logistic Ecosistem, Pelabuhan Batu Ampar dinilai sudah sangat siap dengan sarana dan prasarananya up to date. Diperkirakan akan mendukung kelancaran arus barang yang masuk ataupun keluar dari dan ke pelabuhan Batam.

Batam Logistic Ecosistem diharapkan segera mendorong program pemulihan ekonomi, sekaligus mengurangi dampak menurunnya aktifitas pelabuhan sebagai akbibat pandemi. “Dan mudah-mudahan segera jadi percontohan bagi pelabuhan lain di Indonesia, ” imbuhnya.

Bergabung juga secara daring perwakilan dari Dirjend Anggaran Kementrian Keuangan Diah, dan pada kesempatan tersebut melaporkan perkembangan terbaru terkait revisi finalisasi rancangan konsep PMK tentang tarif atas jenis penerimaan PNBP jasa transportasi laut di Kepri.

“Pembahasan sudah masuk ditingkat pimpinan. Tentu ini kemajuan yang menggembirakan. Mudah-mudahan segera menjadi kabar baik bagi Kepri, ” jelasnya meyakinkan.

Sumber & Fhoto : Hmskepri
Editor : Edy