Home / Nasional / Keterangan Arif Terkait Surat Gubkepri Minta Dana

Keterangan Arif Terkait Surat Gubkepri Minta Dana

Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah

Kepulauan Riau,- Informasi beredarnya surat permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada tertanggal 12 Oktober 2020 yang mengatas namakan Gubernur Kepri dengan tandatangan serta stempel basah, ditanggap oleh Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah dan segera perintahkan Kepala Biro Hukum, Heri Mokhrizal untuk memprosesnya.

Menurut Arif, pemalsuan itu disampaikan langsung oleh Isdianto ke Kapolda Kepri.

“Kami sudah perintahkan Karo Hukum segera memprosesnya. Pemalsuan itu juga sudah disampaikan langsung Pak Isdianto kepada Pak Kapolda,” kata Arif, Sabtu (17/10).

Penilaian Arif setelah membaca surat, sangat banyak kejanggalan. Lebih janggalnya lagi, Isdianto sejak 26 September 2020, sudah cuti karena ikut pilkada. Posisi gubernur saat ini, dijabat Bahtiar Baharuddin sebagai Pejabat Sementara, dan merupakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

“Di antaranya, surat berkop gubernur, tapi tandatangan di bawah atas nama Isdianto sebagai Plt Gubernur. Dan no surat ada tulis BKD, sedang sekarang kantor OPD tersebut disingkat BKPSDM” tegas Arif.

Arif menegaskan bahwa saat surat itu beredar sudah menginformasikan ke media surat itu palsu dan tidak benar.

“Surat itu tidak benar dan Pemprov Kepri tidak ada sangkut pautnya. Untuk dana NPHD yang diperuntukan bagi keamanan sudah 100 persen dikucurkan dan tidak ada masalah,” kata Arif.

Saat ini, langkah yang diambil Pemprov Kepri melalui Biro Hukum, mempersiapkan bukti-bukti serta akan melampirkan produk hukum yang ada tanda tangan gubernur yang asli (Isdianto-red) untuk data pembanding penyidik nanti.

Sementara itu, dikatakan bahwa surat ini sudah sempat beredar kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kepri. Penjelasan surat itu bernomor: 110/808/2.1BKD dengan surat penting dan segera.

Menurut Arif, Isdianto tidak pernah mengirimkan surat itu, dan agar perusahan-perusahaan di Kepri tidak menanggapi surat itu.

“Intinya pihak perusahaan tidak menanggapi surat itu,” tegas Arif lagi.

Perlu diketahui bersama pemalsuan jenis yang sama juga terjadi di Provinsi Banten. Sama seperti yang dialami Isdianto, surat palsu yang mengatasnamakan Gubernur Banten untuk meminta bantuan dana pilkada juga terjadi di sana.

Sumber & Fhoto : Humas Kepri
Editor : Edy

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin