Tanjungpinang – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar menyampaikan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2020 dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Rapat Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (6/10/2020).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan.
Turut hadir sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Sampaikan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA 2020.
Ditemui usai menghadiri sidang paripurna Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2020, Bahtiar menyampaikan merasa terhormat bisa pertama kali berdiri dan hadir pada Rapat Paripurna bersama DPRD provinsi Kepulauan Riau sebagai Pjs Gubernur Kepulauan Riau.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa memang tahun ini seluruh daerah, tidak hanya Kepulauan Riau mengalami perubahan kebijakan pengelolaan keuangan akibat pandemi Covid-19 yang melanda secara tiba-tiba pada bulan Februari 2020.
Perencanaan anggaran yang telah dilaksanakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akhirnya berubah baik dari sisi pendapatan dan belanja yang telah disusun sebelumnya.
“Sumber pendapatan baik bersumber dari dana transfer dari pusat maupun pendapatan asli daerah banyak yang berkurang akibat pandemi Covid-19 ini. ini yang pelu kita lakukan untuk penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.
Ditambah lagi pada pandemi covid ini, Pemerintah daerah harus melakukan refocussing anggaran untuk penanganan kesehatan, memberikan safety net untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta anggaran untuk pelaksanaan pilkada maka harus melakukan perubahan dan beberapa pergeseran.
“Mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua ini sebelum saya habis masa tugas di Kepri. Tugas saya memastikan penyelenggara pemerintahan daerah ini bisa berjalan lancar dan damai,” ujarnya.
Kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Bahtiar menyampaikan rasa terimakasihnya karena dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan untuk penanganan pandemi Covid-19. (***)
