Home / Nasional / SPRI Sarankan KPU Revisi Aturan Kampanye

SPRI Sarankan KPU Revisi Aturan Kampanye

Jakarta,- Ribuan pemilik perusahaan Pers merasa dirugikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.11 Tahun 2020 pasal 47 ayat 2. Peraturan perubahan dari PKPU RI Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, dinilai bersifat tidak mendukung persaingan usaha yang sehat pada usaha periklanan media daring.

Pada Pasal 47 ayat 2 yang mengatur tentang penayangan iklan
kampanye di media daring yang terverifikasi Dewan Pers. Dinilai bersifat diskriminasi hanya untuk perusahaan pada organisasi tertentu. Hal ini menyebabkan perusahaan media daring lainnya yang berbadan hukum sah dan memiliki Nomor Induk Berusaha sebagai perusahaan penerbitan maupun periklanan, merasa dihalangi untuk ikut bersaing didalam bisnis periklanan kampanye di Pilkada serentak di Indonesia.

Menanggapi keluhan para pemilik perusahaan media. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) melayangkan surat ke Ketua KPU Pusat Arief Budiman, pada tanggal 28 September 2020. Melalui surat Nomor : 178.SU/DPP-SPRI/IX/2020, DPP SPRI mengungkapkan Permohonan Revisi Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ketua DPP SPRI Heintje Mandagi dalam suratnya menerangkan kepada KPU Pusat, bahwa saat ini terdapat puluhan ribu media daring yang tidak memverifikasi di Dewan Pers, dan sebagian sudah tersertifikasi di Dewan Pers Indonesia melalui Organisasi-Organisasi Pers Konstituen Dewan Pers Indonesia, termasuk melalui DPP Serikat Pers Republik Indonesia (contoh sertifikat terlampir).

Ribuan media daring itu saat ini tengah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah termasuk sosialisasi pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Kepala
Daerah. Namun dalam periklanan kampanye para kontestan di Pilkada, media-media tersebut tidak bisa menjalin kerja sama pemasangan iklan kampanye dari pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena terganjal Peraturan KPU.

Perlu diketahui bahwa dampak diberlakukannya Pasal 47APeraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2020
justeru bakal mengancam KPU RI, karena berpotensi digugat masal dengan tuntutan ganti rugi oleh
ribuan pemilik perusahaan pers non-verifikasi Dewan Pers yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan belanja iklan kampanye dari para pasangan calon karena terganjal Peraturan diskriminatif KPU.

Untuk menghindari hal itu, maka bersama ini kami memohon kepada Bapak kiranya dapat merevisi
peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 47A dengan menghapus ketentuan media terverifikasi Dewan Pers dan diganti menjadi Media Berbadan Hukum Indonesia, agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 ayat (2) bahwa Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia.

Jika proses revisi perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tidak memungkinkan dilaksanakan dalam waktu dekat maka kami berharap pihak KPU RI dapat segera membuat Surat
Edaran yang ditujukan kepada seluruh KPU Daerah dan tembusan kepada seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah agar ada solusi yang tepat bagi media non verifikasi Dewan Pers atau media berbadan hukum Indonesia yang tersertifikasi di Dewan Pers Indonesia melalui Serikat Pers Republik Indonesia juga bisa memperoleh iklan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Demikian permohonan dan saran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesedianya diucapkan terima kasih. (Red)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Syarat Penyedia Jasa Publikasi Sarat Maladministrasi

Suarabirokrasi.com,-Jakarta,- Penambahan syarat “terdaftar di Dewan Pers” saat tahapan proses seleksi penyedia pelaksanaan kegiatan belanja …