Home / Nasional / RCW Kepri Soroti Sisa KPK di Pilkada Karimun

RCW Kepri Soroti Sisa KPK di Pilkada Karimun

Karimun,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan secara tegas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menyangkut dengan penyelenggara negara ataupun kepala daerah, untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dari unsur KKN di Indonesia.

Sebab, ketidaktegasan lembaga anti rasuah dalam menegakkan hukum bukan hanya berdampak pada meningkatnya ketidak percayaan masyarakat terhadap KPK dan negara. Namun, dampak besarnya akan merusak generasi bangsa yang teredukasi secara langsung maupun secara tidak langsung untuk mendukung oknum ataupun perilaku korup di tengah masyarakat.

Salah satu ketidaktegasan KPK, yakni terkait kasus gratifikasi yang menyeret mantan pegawai Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan yang lainnya ke dalam tahanan, karena dinyatakan oleh hakim bahwa secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dari kasus itu, beberapa kepala daerah yang terlibat melakukan gratifikasi kepada terpidana Yaya Purnomo, secara estafet telah di proses sebagai tersangka.

Bupati Kabupaten Karimun Aunur Rafiq termasuk catatan terlibat dalam kasus tipikor yang menyebabkan Yaya Purnomo ditahan selama 6 tahun, 6 bulan. Aunur Rafiq pernah dipanggil menjadi saksi nomor 38 dalam sidang Tipikor. Kesaksian itu termasuk memperkuat Putusan Hakim. Salah satu bukti sah dilakukannya tindak pidana korupsi, yakni Aunur Rafiq disebutkan memberikan uang sejumlah Rp.500 juta melalui Fitra Infitar kepada terpidana Yaya Purnomo.

Status Aunur Rafiq saat ini menjadi dilema bagi masyarakat kabupaten karimun. Sebab, saat ini Bupati Karimun ini ikut mencalonkan diri sebagai calon Bupati di Pilkada Karimun tahun ini.

Pencalonan diri Aunur Rafiq disinyalir berpotensi untuk mengedukasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung perbuatan dan atau oknum pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Selain itu, ketidakjelasan status Aunur Rafiq, saat terpilih kembali, rawan dipolitisir untuk kepentingan “jahat”.

Sebagaimana pepatah “Sapu yang kotor tidak akan bisa membersihkan lantai yang kotor”.

Belum jelasnya status Aunur Rafiq saat ini, ibarat sisa kerja KPK yang tidak tuntas dan kini menjadi menu pilihan pada Pilkada Karimun tahun ini. Oleh itu, publik berharap agar KPK membuat tindakan tegas untuk membantu terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Karimun.

RCW Kepri Minta KPK Bertindak Tegas

Terkait itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Riau Corruption Watch (RCW) Kepulauan Riau Mulkansyah meminta lembaga anti rasuah ini agar membuat keputusan tegas demi menjaga kepercayaan publik terhadap negara maupun lembaga KPK, serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat Karimun untuk memilih pemimpin yang dapat berjalan sesuai dengan kebijakan negara.

“Kita bekerja sesuai kewenangan kita untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN, saya berharap KPK menjaga kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” terang Mulkan, Jumat (25/09/2020).

Lanjut Mulkan, meminta KPK secepatnya bertindak agar tidak memberikan pejabat yang terlibat korupsi sebagai pilihan Pilkada ini.

“Saya minta KPK memberikan ketegasan status Aunur Rafiq. Apakah pemberian uang sebesar Rp.500 juta melanggar aturan atau tidak dan dapat ditetapkan sebagai kejahatan atau tidak. Bila iya, tolong secepatnya ditetapkan sebagai tersangka, agar Pilkada Karimun diisi oleh calon yang bersih,” tutup Mulkan.

Penulis : (Helen/Red)

Fhoto : (Istimewa)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Tanggap Bencana Korban Kebakaran

Aceh Tamiang, SB – Komandan satuan Brimob Polda Aceh, Kompi 2 Batalyon B Pelopor, Iptu …