Home / Tanjungpinang / “Carut Marut” Aset Pemko dan Arogansi Oknum PPNS

“Carut Marut” Aset Pemko dan Arogansi Oknum PPNS

Suarabirokrasi.com, Tanjungpinang,- Pemerintah Kota Tanjungpinang setiap tahunnya melaksanakan kegiatan belanja modal kendaraan bermotor berbagai jenis, dan tentunya menambah jumlah aset mobil mewah Pemko Tanjungpinang dan untuk menambah fasilitas kenyamanan pejabat penggunanya.

Tahun 2019 saja, Sekretariat Daerah menganggarkan dana kegiatan belanja mobil baru, diantaranya satu unit mobil untuk kepala daerah, senilai Rp.550 juta, dan satu unit untuk Wakil Kepala Daerah, senilai Rp. 550.000.000 juta, serta untuk fasilitas Sekretaris Daerah satu unit mobil senilai Rp. 420 juta. Selain itu, ada juga anggaran untuk pembelian mobil jeep yang anggarannya mencapai Rp 1,2 miliar, pengadaan mobil lainnya, untuk asisten.

Anggaran belanja mobil dinas juga ada di Sekretariat DPRD kota Tanungpinang. Belanja dua unit mebil, total Rp.900 juta, untuk fasilitas unsur pimpinan atau Ketua DPRD kota Tanjungpinang.

Kegiatan belanja modal yang seharusnya menjadi aset Pemko Tanjungpinanh itu, disinyalir digunakan secara pribadi oleh oknum – oknum pejabat Pemko.

Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan. Disinyalir menjadi temuan tahunan yang tidak terselesaikan.

Pemko Tanjungpinang mencatat nilai aset tetap berdasarkan jenisnya berupa peralatan dan mesin, sebesar Rp.300 miliar. Namun aset tersebut, berdasarkan realisasi data yang diperiksa oleh tim audit BPK, sebagian data aset berupa kendaraan bermotor, tidak dapat diidentifikasi keberadaan fisiknya

Adapun data aset kendaraan tersebut, yakni jenis sedan sebanyak tiga unit, jenis Jeep sebanyak dua unit, jenis Station Wagon tiga unit, jenis micro bus sebanyak dua unit dan jenis mini bus 12 unit, serta kendaraan mobil pemadam kebakaran sebanyak dua unit.

Selain data aset “siluman” itu, tim audit BPK RI Perwakilan Kepri dalam pemeriksaannya di tahun 2018 berhasil mengungkap sebanyak 88 unit kendaraan milik Pemko Tanjungpinang tanpa didukung Bukti Pembelian Kendaraan Bermotor (BPKB). Temuan itu berkurang dari temuan tim audit pada tahun-tahun sebelumnya, ratusan unit kendaraan bermotor tanpa BPKB.

Atas kondisi itu (kendaraan tanpa BPKB-red). Tim audit BPK mendapatkan informasi dari Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tanjungpinang, bahwa terhambatnya proses penerbitan BPKB oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polri disebabkan adanya duplikasi nomor polisi kendaraan dinas.

Sedangkan pada tahun 2017, dari pemeriksaan uji petik secara fisik, tim audit menemukan sebanyak 28 unit kendaraan dinas Pemko dengan registrasi nomor polisi yang sama.

Selain itu, uji petik pemeriksaan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B di Setda. Dari dokumen pemanfaatan aset tetap dan keterangan pengurus barang, diketahui bahwa 18 unit kendaraan dinas milik Pemko dipinjam pakaikan kepada instansi vertikal, yakni Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang. Ditemukan sebanyak sebelas unit kendaraan dinas belum diperpanjang masa perjanjiannya.

Upaya informasj lebih lanjut, saat akan melakukan upaya konfirmasi ke Kabid aset, namun belum dapat dijumpai. Sebab menurut salah satu pegawai kantor BPKAD Tanjungpinang, untuk menjumpai pejabat yang sedang tersandung kasus dugaan penggelapan pajak bea tanah ini, mesti ada janji temu dahulu.

Permasalahan aset ini juga belum dapat tanggapan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Teguh Aswanto saat dihubungi via telepon seluler dan aplikasi WA.

Ketika ingin menjumpai Sekda dikantornya, (24/07/2020). Tampak mobil dinas dengan nomor plat yang menurut hasil audit BPK tidak memiliki BPKB, sedang terparkir di depan kantor Wali Kota.

Saat media ini sedang mendokumentasikan mobil Mitsubishi bernopol BP 38 T yang menurut catatanya digunakan oleh OPD BP3AKB, namun mendadak seorang pria yang mengaku sebagai Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keluar dari mobil dan membantah bahwa mobilnya tidak memiliki BPKB.

“kenapa kau memfoto mobil saya!?” kata pria bermasker itu dengan nada tinggi.

“Kalau kamu tidak kenal saya berarti kamu rugi, saya kepala PPNSnya !” jawab pejabat yang terkesan kurang ramah ini, saat ditanya namanya… (Bersambung)

Pandi.

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Polsek Bangko Gelar Kendali Operasi Pengamanan di Gereja

Rohil, SB – Guna memberikan rasa aman saat beribadah bagi umat Nasrani. Polsek Bangko Polres …