Home / Anambas / Kontrak Kontradiktif, Meraup APBD Penghujung Tahun Anggaran Jalan SP II

Kontrak Kontradiktif, Meraup APBD Penghujung Tahun Anggaran Jalan SP II

 

Riwayat Kontrak Jalan SP II Anambas

Sejak disahkannya APBD tahun 2019 sebelum tahun 2019. Dari 12 kegiatan konsultan dan 9 kegiatan konstruksi, kegiatan tahun jamak Pembangunan Jalan SP II Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam Kerangka Acuan Kerja yang tahapan pelaksanaannya akan dilakukan sejak awal tahun 2019.

Dari sembilan kegiatan konstruksi, dudisinyalir tidak terlaksana pada tahun 2019, dan nyaris kegiatan Pembangunan jalan SP bernasib sama. Pasalnya, meski kegiatan multiyears dianggap prioritas, namun perlakuannya terabaikan hingga dua bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2019.

Pelaksanaan tahapan penetapan pemenang lelang, ditengarai memicu perhatian publik yang menilai ketidak mampuan perusahaan, berdasarkan kantor yang hanya sebuah ruko kosong dua lantai, tanpa aktifitas dengan spanduk uanggaran a kadarnya, 40 cm x 60 cm bertuliskan nama perusahaan. Mengabaikan pandangan publik, penandatanganan kontrak terlaksana akhir tahun dan berhasil mendapatkan uang muka.

Pemberian uang muka kepada rekanan pelaksana kontrak tahun Jamak, mendapat perhatian publik. Salah seorang kontraktor di Tanjungpinang, Muslim menilai, kebijakan pemerintah membuat proyek tahun jamak, salah satunya keterbatasan anggaran dan membutuhkan rekanan yang bonafit atau bekerja tanpa tergantung uang muka.

“Karena keterbatasan anggaran pemerintah lah, maka dibuat sistem pembayaran bertahap, dan pemerintah membutuhkan rekanan yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa terhenti dengan alasan keuangan pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, mengenai uang muka diungkapkan merupakan pembayaran yang dilakukan pada tahun 2019. Plt. Dinas PUPR Anambas Isahendra ST mengatakan, uang muka dibayarkan paska penandatanganan kontrak tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp.15% dari nilai kontrak, berkisar Rp. 10,9 miliar. Sisa anggaran berkisar Rp.14,9 miliar dari alokasi anggaran tahun I proyek Jalan SP sebesar Rp.25,8 miliar.

“Dari pagu 25.800.000.000, Sisa 14.905.006.727,” jawabnya melalui WA.

Dari informasi yang diterima media ini, diperkirakan proses permohonan bersama jaminan serta berkas pendukung untuk mendapatkan uang muka, bersamaan hari penandatanganan kontrak, jumat (27/12/2019. Karena sabtu dan minggu libur, pada hari senin (30/12) dan selasa (31/12), pejabat terkait melakukan perjalanan dinas.

Sisa anggaran tahun 2019, sebesar Rp.14,9 miliar meski tidak terserap tahun berkenaan, menurut Isahendra dapat dianggarkan kembali pada tahun 2021.

“Dapat dianggarkan kembali, APBD Murni 2021 sisanya pak,” jawab Isahendra,(25/06).

Kontrak di ujung tahun berhasil mengeluarkan menyedot APBD untuk kepentingan kesepakatan. Bahkan diduga pembayaran untuk kwgiatan konsultan pengawasan bak buah “simalakama” yang harus dilaksanakan sesuai PPAS Perda APBD 2019, namun saat dibayarkan dapat berakibat penyimpangan APBD.

Tidak hanya anggaran konsultan pengawas pembangunan jalan SP II. Pengeluaran uang untuk pembiayaan proyek jalan SP II diduga melebihi sekedar uang muka. Pasalnya, dari alokasi anggaran berkisar Rp.54,8 miliar pada rekening kegiatan pembangunan jalan. Sisa anggaran di akhir Desember 2019, berkisar… (bersambung)

Penulis : Edy

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin