Home / Tanjungpinang / SPRI Kepri Pertanyakan Peran DPRD Disebalik Anggaran Publikasi

SPRI Kepri Pertanyakan Peran DPRD Disebalik Anggaran Publikasi

Opini : Modus Penyelewengan Anggaran Publikasi

Hasil pantauan data dan informasi yang diterima media ini, bahwa kegiatan belanja jasa publikasi telah dijadikan ladang aspirasi memperkaya diri. Dana “siluman” biasanya berkedok aspirasi atau pokok pikiran dititipkan pada OPD tertentu. Alokasi anggaran secara gelondongan, bukan per kegiatan, sebab bukan mengacu pada kebutuhan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta Analisa Standar Biaya Kegiatan yang biasanya 0,5 s/d 2% dari anggaran kegiatan sosialisasi atau kegiatan lainnya.

Selain itu penyedianya juga telah ditunjuk perusahaan tertentu. Perusahaan penampung biasanya mendapatkan bayaran per triwulan lebih besar dari penyedia sejenisnya. Demikian juga nilai kesepakatan tahunannya, biasanya lebih besar dibandingkan perusahaan sejenis lainnya ataupun dibandingkan dengan perusahaan yang lebih berpengalaman, berkualitas ataupun jumlah kuantitas penerbitan maupun pembaca serta rating/indeks penilaian publik.

Untuk pelaksanaan pekerjaan, biasanya sekedar memenuhi syarat dipertanggung jawaban secara administrasi. Yaitu, materi kegiatan tidak berbeda dengan penyedia lainnya, hanya beda kuantitas. Dapat dikatakan, materi pekerjaan tumpang tindih atau sama dengan penyedia sejenisnya. Selain itu, bukan merupakan informasi program yang butuh diketahui dan didukung oleh publik dan pemerintah.

Permainan ini diduga merupakan salah satu pemicu dilakukannya upaya menghalangi persaingan sehat memanfaatkan nama Dewan Pers. Selain itu, menyebabkan para pejabat pengadaan lebih bijak membuat kebijakan “sesat” mengangkangi Peraturan Presiden RI.

Penulis : Edy

Fhoto : istimewa

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin