Home / Tanjungpinang / SPRI Kepri Pertanyakan Peran DPRD Disebalik Anggaran Publikasi

SPRI Kepri Pertanyakan Peran DPRD Disebalik Anggaran Publikasi

Sepenggal Pegakuan Akhir Tahun 2019

Secara terpisah, hasil penelusuran suarabirokrasi.com perihal alokasi dana publikasi. Sebuah OPD melakukan penambahan anggaran kegiatan belanja jasa publikasi pada APBD perubahan tahun 2019. Penambahan ini disinyalir bertentangan dengan Permendagri, sebab diatur bahwa perubahan APBD hanya untuk pergeseran anggaran, pencapaian target pendapatan, sedangkan anggaran yang sudah dianggarkan dan dilaksanakan pada APBD Murni tidak dapat dianggarkan kembali.

Menyikapi permendagri, diketahui penambahan dana publikasi pada dua mata anggaran kegiatan mencapai Rp.1 miliar. Setelah dipertanyakan dasar usulan dan kebutuhan penambahan, ternyata pengguna anggaran mengakui bahwa keberadaan anggaran tersebut (tambahan dana publikasi-red) bukan dari usulan OPD terkait, melainkan disisipkan oleh oknum yang berkepentingan mempermainkan anggaran publikasi diduga bekerjasama dengan oknum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau sering disebut dana aspirasi.

“Saya tidak tahu itu, kalian tanya saja dengan dewannya atau TAPD yang masukkan anggaran, kawan-kawan kalian juga yang minta,” kata pria ini dihadapan stafnya diruang kerjanya pada akhir tahun 2019.

Pelakanaan anggaran kegiatan diumumkan ke publik di bulan November 2019, sedangkan kegiatan dibagi bagi kepada beberapa perusahaan tertentu, sejak oktober 2019. Anggaran dihabiskan selama tiga bulan, untuk anggaran APBD Murni 2019 sebesar Rp.1 miliar lebih dilaksanakan dalam masa pelaksanaan 12 bulan. Saat penelusuran, salah satu pejabat pengadaan, juga seakan sudah terbiasa dan menjanjikan untuk mempermainkan anggaran publikasi di tahun 2020.

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin