Home / Tanjungpinang / Temuan Kelebihan Pembayaran Proyek Pelabuhan Pelantar I Dinilai Formalitas

Temuan Kelebihan Pembayaran Proyek Pelabuhan Pelantar I Dinilai Formalitas

Kadishub Kepri : Pekerjaan Selesai 100 persen

Suarabirokrasi.com, Tanjungpinang, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Drs Jamhur Ismail MM, sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan pelabuhan tahun 2017 yang dilaksanakan PT Widya Putra Pertama telah selesai dikerjakan 100% sesuai output pekerjaan berdasarkan kontrak nomor: 22.b/HUB/ADD-II/XI/2017 dengan nilai Rp.4.266.585.000,-.

Dan lanjutan pembangunan pelabuhan pelantar I, II tahap II tahun 2018 yang dilaksanakan oleh PT Areabangun Putra Sejati. Dinyatakan, telah selesai dikerjakan 100% sesuai output pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor : 06.b/HUB/ADD-II/X/2018 dengan nilai sebesar Rp.27.561.178.947,28

Dalam suratnya, Jamhur juga menyebutkan bahwa harga pembentuk setiap item pekerjaan dalam penyusunan HPS yang terdiri dari harga satuan upah, satuan bahan dan harga satuan alat mengacu kepada harga Satuan Standar Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Addendum Pekerjaan Tahap I dan Tahap II

Diwaktu terpisah, Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Azis Kasim Dzou selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Pelabuhan Pelantar I, II tahun 2017 dan lanjutannya tahun 2018 menerangkan, addendum proyek pada tahun 2017,/sebab permintaan buruh dilokasi pelabuhan. Rencana pembangunan dermaga, tepat didepan dermaga lama akan berdampak terhentinya aktifitas bongkar muat barang dipelantar.

“Kalau kita laksanakan, buruh tidak bisa kerja dan kapal tidak bisa sandar, makanya pengerjaannya dipindah,”kata Azis di ruang kantornya, Dompak, kamis, (23/04).

Addendum, lanjutnya, tidak hanya perubahan pada lokasi kerja, tetapi juga pada item pekerjaan. Tambah kurang pekerjaan, pada item pemancangan tiang dari volume awal 24 tiang, berubah menjadi 41 tiang, volume awal 77 ton bertambah menjadi 141 ton. Untuk tahun 2017 tidak dilaksanakan pekerjaan beton.

“Jadinya, tahap awal dipindah ke dekat klenteng, samping pelabuhan lam. Hanya pekerjaan pemancangan tiang, tidak ada pekerjaan beton,” kata Azis.

Menurut Azis, penggunaan harga satuan pada dokumen pengadaan proyek tersebut, pihaknya hanya mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, setiap tahunnya. Penggunaan harga satuan, dikatakannya, tidak boleh melebihi ketetapan SSH, tetapi diperbolehkan bila dibawah SSH.

“Sudah mengecek SSH-nya belum? Kita mengacu kepada SSH sebagai dasar pembuatan HPS, yang pentingkan tidak melebihi dari SSH,” jelas Azis.

Untuk proyek lanjutan tahun 2018, ada pengembalian uang, sesuai temuan BPK adanya kelebihan pembayaran Rp.300an juta.

“Tahun 2018 sudah selesai dan ada addendum, ada juga pengembalian tiga ratusan juta dari hasil pemeriksaan BPK,” kata Azis.

Kelebihan pembayaran

Hasil pemeriksaan di lokasi pekerjaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama PPTK, ditemukan tiang pancang sebanyak 13 batang belum terpasang, tetapi masuk dalam item volume pekerjaan yang bayarkan.

Berdasarkan dokumen pengadaan, BPK menilai pembayaran sepanjang 154 meter tiang yang belum terpasang dengan harga pengadaan tiang senilai Rp.18.935.375,- per tonnya, dinilai tidak sesuai ketentuan kontrak. Oleh itu, pembayaran pengadaan tiang seberat 17,56 ton atau senilai Rp.334.777.430,- direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas daerah.

Audit dinilai “dangkal”

Audit tim BPK dinilai terlalu dangkal. Sumber media ini mengatakan bahwa audit yang dilakukan oleh tim BPK terkesan hanya sebatas formalitas, berupa pengecekan kesesuaian volume fisik pekerjaan dengan pembayaran.

Menurutnya, tim audit semestinya mengecek dasar pembuatan harga satian pekerjaan. Pasalnya, dokumen proyek sejak tahap I tahun 2017 dan tahap II tahun 2018 menggunakan harga satuan terbilang melebihi harga upah yang berlaku di Kota Tanjungpinang di tahun berjalan.

Selain itu, harga satuan beberapa item pekerjaan yang dibuat perlu dipastikan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.78 tahun 2014. Salah satunya analisa harga satuan pekerjaan pemancangan tiang per titik, berpotensi kemahalan harga miliaran rupiah untuk pengerjaan lima ribu meter pemancangan tiang.

“Aparat perlu meminta tim BPK untuk mengaudit ulang dokumen pekerjaan ini,” katanya, selasa (05/05). (Tim-Red).

 

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin