Home / Tanjungpinang / LAMI Kepri : Penerima Subsidi Sembako Harus Tepat Sasaran

LAMI Kepri : Penerima Subsidi Sembako Harus Tepat Sasaran

Tanjungpinang, SB – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (DPD LAMI) Provinsi Kepulauan Riau Agus Ramhdah menyoroti kegiatan pasar murah di Kota Tanjungpinang yang berbuntut meresahkan masyarakat dan aparat penegak hukum disebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan.

Menurut Agus, kegiatan sembako murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) tidak jelas dasar regulasi penetapan harga sembako murah senilai Rp. 60.000. Per paketnya kepada masyarakat yang membeli.

“Saya tak ingin menanggapi soal indikasi mark’up sebagaimana diberitakan berbagai media massa. Tapi saya lebih tertarik mempertanyakan regulasi pemungutan Rp. 60.000 dari masyarakat. Apakah ada Perwako atau Perda yang mengikatnya,” kata Agus Ramhdah kepada Suarabirokrasi.com Rabu, 6/5.

Dinilainya, Disdagin tidak memiliki sasaran yang jelas mengenai subsidi sembako murah tersebut. Sebab pelaksanaan kegiatan tanpa pendataan calon penerima manfaat dari program sembako murah itu.

“Jika kita bicara subsidi seharusnya sasarannya adalah masyarakat yang kurang mampu. Harusnya didata dan dibagikan kupon siapa-siapa masyarakat yang bisa menerima manfaat. Jadi tidak semua kalangan masyarakat boleh membeli karena itu subsidi, agar subsidi tersebut tepat sasaran,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, senin 04 mei 2020, Disdagin menggelar pasar murah. Penjualan sembako subsidi tersebut sempat menuai banyak kritikan, sebab pelaksanaan kegiatan membuat keramaian. Kerumunan warga dinilai tidak sesuai aturan Physical Distanding disaat pandemi Covid-19. Sebagian masyarakat juga diresahkan sebab setelah antri seharian di kantor lurah ataupun kantor Disdagin, tetapi tidak dapat membeli sembako murah karena jam 1 siang, (04/05) sembako habis.

Kegiatan sembako murah juga dinilai menyimpang dan sedang ditelaah aparat penegak hukum. Pasalnya, Sembako murah sebanyak 12.696 paket. Diasumsikan oleh Disdagin seharga Rp.123 ribu per paket. Melalui program sembako murah, pemko mensubsidi Rp.63 ribu per paket sehingga masyarakat dapat membeli seharga Rp.60 ribu per paket.

Realisasinya, paket sembako berupa Gula 2 kg, Minyak Goreng 1 liter, Tepung terigu 2 kg dan Telur 30 butir dihitung berbangding harga pasar hanya bernilai dibawah Rp.100 ribu.

Menanggapi permasalahan itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri kota Tanjungpinang Rizky saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pasar murah Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut saat ini sedang ditelaah.

“ Masih ditelaah, jika nanti ditemukan ada yang tidak sesuai maka akan kita lidik,” ujarnya Selasa 5/5.

Ditinjau dari tupoksi bidang stabilitas harga. Upaya stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran semestinya dilaksanakan dengan pemantauan distribusi barang dan kebijakan lainnya guna mencegah monopoli harga bahan pokok di pasar menjelang lebaran.

Meski demikian, pada kegiatan ini, bidang stabilitas terkesan malah menaikkan harga satuan barang dari harga pasar. Sehingga nilai subsidi dari APBD tidak berdampak menurunkan harga bahan pokok, melainkan berdampak menimbulkan kemahalan harga pada kegiatan ini.

Hasil perhitungan membanding harga eceran per item bahan dengan asumsi harga paket senilai Rp.123 ribu oleh Disdagin. Selisihnya mencapai Rp.25 ribu per paket atau hampir senilai Rp.300 juta dari 12.969 paket dari kegiatan Sembako Murah. (Wan)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin