Home / Tanjungpinang / Anggaran Covid 40 Milyar, Ketua DPRD Kepri : Pemprov Harus Belanja Sesuai Kebutuhan
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH

Anggaran Covid 40 Milyar, Ketua DPRD Kepri : Pemprov Harus Belanja Sesuai Kebutuhan

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH

Tanjungpinang, SB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat pembahasan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kepri. Rapat tersebut dimpimpin Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari dan dihadiri lintas komisi dan pimpinan-pimpinan fraksi, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah provinsi Kepri.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak SH mengungkapkan, adapun anggaran yang DPRD Kepri rekomendasikan kepada Gubernur untuk menggunakan anggaran percepatan penanganan wabah Covid-19.

“Kami sepakat untuk merekomendasikan anggaran percepatan penangangan Covid-19 sebesar 40 milyar. Saya harap Pemprov Kepri segera mengalokasikan anggaran tersebut untuk pencegahan penularan wabah virus Covid-19,” ujarnya Selasa 24/3.

Jumaga menilai, anggaran yang telah diplotkan tersebut diperkirakan tidak cukup untuk penanganan Covid-19. Namun, Ia mengatakan anggaran tersebut agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

“Karena anggaran yang terbatas, kami (legislatif-red) meminta kepada Pemprov kepri agar menggunakan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat guna tanpa melupakan prinsip kehati-hatian. Karena setiap pengeluaran harus jelas pertanggungjawabannya,”tegasnya.

Ia juga menambahkan, Pemerintah provinsi Kepri diminta tak hanya fokus penanganan penyebaran Covid-19.

“DPRD meminta agar pemerintah provinsi Kepri tak berfokus penanganan penyebaran wabah virus Covid-19, namun juga harus memikirkan penanganan dampak covid-19. Seperti membuat jaring pengamanan sosial untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial,” tandasnya. (*)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Sengketa Dengan Warga, Pemko Tanjungpinang Mangkir di Sidang Ajudikasi

Tanjungpinang, SB – Penyelesaian sengketa informasi antara warga Kota Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang memasuki …