Home / Tanjungpinang / Cegah Covid-19, ASN Pemko Wajib Work From Home, 2 Minggu

Cegah Covid-19, ASN Pemko Wajib Work From Home, 2 Minggu

Suarabirokrasi.com, Tanjungpinang,-Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tertanggal 16 Maret tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tertanggal 17 Maret 2020.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Sekretaris Daerah Teguh Ahmad Syafari mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443.1/375/4.2.03/2020 tertanggal 17 Maret 2020, tentang pelaksanaan kerja pegawai instansi pemko tanjungpinang dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

ASN Pemko Tanjungpinang sementara waktu diwajibkan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (work from home) mulai 19 sampai dengan 31 Maret 2020 namun tidak menghentikan pelayanan di kantor. Untuk itu, pimpinan OPD wajib memastikan minimal dua pejabat level struktural tertinggi tetap melaksanakan tugas di kantor, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terhambat.

Pimpinan OPD atau unit kerja diminta mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif terhadap pegawai di yang dapat bekerja di rumah, serta membuat pembagian masa kehadiran dengan mempertimbangkan berberapa kriteria. Diantaranya mempertimbangkan urgensi pekerjaan, peta penyebaran Covid-19, domisili, kondisi kesehatan pegawai, kondisi kesehatan keluarga, riwayat perjalanan ke luar negeri maupun interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi covid-19, dan efektivitas kerja.

Pelaksanaan tugas secara work from home dilakukan secara selektif terhadap ASN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Selama perubahan ini, ASN diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti email, whatsapp, dan aplikasi lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya.

Selain itu, dalam keadaan mendesak seluruh ASN yang betugas dari tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan OPD melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaanya dan dilaporkan kepada Wali Kota Tanjungpunang melalui BKPSDM.

Sekda juga mengimbau pimpinan OPD dan unit kerja untuk menerapkan standar kebersihan mengikuti Surat Edaran Wali Kota Tanjungpinang

Berita&foto (tanjungpinang.go.id)(Redaksi/adv).

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Sengketa Dengan Warga, Pemko Tanjungpinang Mangkir di Sidang Ajudikasi

Tanjungpinang, SB – Penyelesaian sengketa informasi antara warga Kota Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang memasuki …