Home / Nasional / Sekretaris SPRI Kepri : UKW DP Dihormati, Bukan Diadopsi

Sekretaris SPRI Kepri : UKW DP Dihormati, Bukan Diadopsi

Sekretaris DPD SPRI Kepri, Ridwan Lingga menjelaskan tentang UKW

Suara Birokrasi – Tanjugpinang,- Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepulauan Riau, Ridwan Lingga menegaskan pentingnya keberadaan Wartawan Kompeten. Menurutnya, kompeten atau tidaknya seorang wartawan dinilai oleh redaksi ataupun perusahaan sebagai pengguna tenaga jurnalistik.

Dikatakan Ridwan, sertifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers, adalah upaya dewan pers yang patut dihormati, meski kebijakan itu tidak sesuai, bahkan mengangkangi peraturan tentang sertifikasi profesi, serta tidak layak dijadikan kewajiban mutlak untuk diikuti.

“Kami tidak mengadopsi itu, karena sertiifkasi yang dikeluarkan oleh DP tidak diakui oleh negara, apakah Pemda malah mengakui sertifikat yang tidak sah? Penerbitan sertifikat profesi hanya dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sesuai amanat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan” ujar Ridwan menanggapi pertanyaan Anggota Dewan Komisi I DPRD Tanjungpinang Dicky Novalino.

Hal tersebut dikatakannya dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) SPRI bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Tanjungpinang, di Rupatama kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu 19 Februari 2020.

Usai rapat, Ridwan menjelaskan bahwa sertifikasi wajib terjamin kualitasnya dan memiliki standar minimal. Sertifikast yang dikeluarkan oleh dewan pers tidak diketahui standarisasinya. Namun, lanjut ridwan menjelaskan bahwa sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP, memiliki standar minimal diatur pada Standar Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKKNI) dan diuji oleh assesor bersertifikasi dari BNSP serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasiLanjut Ridwan, patut kita syukuri, pada 2019 akhir, kementerian pendidikan dan kementerian ketenaga kerjaan selesai menyusun SKKKNI Jurnalistik, namun pada pelaksanaannya belum dapat berjalan, oleh karena harua ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi dan assesornya.

“Hingga tahun 2019, Indonesia hanya memiliki Lembaga Pendidikan Jurnalistik sebanyak 9 Lembaga Pendidikan, sedangkan lembaga sertifikasi hanya untuk penyiaran. Lembaga Pendidikan berbeda dengan Lembaga Sertifikasi dan yang baru akan diterapkan tahun ini”. Jelas Ridwan.

Menurut Ridwan, beberapa hal diatas menjadi alasan bagi SPRI mayoritas anggota sebagai pemimpin redaksi maupun pemimpin perusahaan untuk tidak setuju mengadopsi UKW buatan Dewan Pers dan verifikasinya.

Lanjutnya berharap dapat diketahui semua pihak tentang UKW ataupun sertifikasi wartawan. Bahwa pengguna wartawan berkompeten adalah perusahaan pers, bukan konsumen pers terlebih hanya pelanggan jasa iklan komersil maupun iklan layanan masyarakat yang hanya menyewa ruang publikasi baik cetak maupun online.

“Kami ini berbadan hukum, bagaimana kami mau mengakui setifikat kompetensi yang tidak diakui oleh negara, dan kami tidak punya kewajiban mengikuti aturan dewan pers, karena dewan pers dan perusahaan pers ada dari ketentuan hukum yang sama dan UU Pers muncul karena adanya Semangat dari Jiwa Pers” tandas Ridwan.

penulis : edy

editor : red

Fhoto : suara birokrasi

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Dugaan Aliran Uang, Saksi TPK KPBPB Bintan Mangkir Panggilan KPK

“KPK mengingatkan kepada pihak-pihak yang telah dan akan dipanggil untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim …