Home / Nasional / Buramnya Transparansi Sertifikasi Disnakertrans Kepri

Buramnya Transparansi Sertifikasi Disnakertrans Kepri

Suara Birokrasi, Tanjungpinang,- Kegiatan sertifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 rawan penyimpangan. Proses pengelolaan kegiatan berlangsung tidak transparan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.07 tahun 2018, pada Bab IX Pasal 28 ayat (2) yang menjelaskan mengenai muatan RUP Swakelola.

Selain itu, pada pengumuman non tender kegiatan sertifikasi yang diumumkan melalui situs LPSE Kepri juga tidak diuraikan jenis dan volume sertifikasi setiap paket kegiatan yang bernilai total Rp.3,7 miliar.

Baca : LAMI Pertanyakan Sertifikasi

Menurut Kasubag TU BLK Kepri, Syuzarlis, jumlah peserta per kegiatan sertifikasi sebanyak 15 orang dan berdomisili di Kepulauan Riau. Pada kesempatan itu, Syuzarlis menunjukkan surat kepada salah satu RT, berupa pengumuman rencana pelaksanaan tujuh pelatihan oleh BLK.

Kegiatan sertifikasi rawan korupsi.

Hasil dari seleksi non tender, sebanyak 19 paket sertifikasi dilaksanakan enam Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Kegiatan sertifikasi diduga tidak mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan menggunakan Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi. Pasalnya, dari bagi bagi paket sertifikasi, salah satu LPK berstatus belum terakreditasi.

Dari sumber data, diketahui beberapa kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan Disnakertrans Kepri adalah : 1. Pelatihan dan Sertifikasi Las NDT-MT, 2. Pelatihan dan sertifikasi Las 3G, 3. Pelatihan dan Sertifikasi Las 4G, 4. Pelatihan dan Sertifikasi Las NDT-PT, 5. Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Maintenance & Repair Scafolding, 6. Pelatihan dan Sertifikasi Forklift, 7. Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Akutansi Pratama, 8. Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Paramedis, 9. Pelatihan dan Sertifikasi Quality Control Scafolding, 10. Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Listrik, 11. Pelatihan dan Sertifikasi Perancah, 12. Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut, 13. Pelatihan dan Sertifikasi Auditor SMK3, 14. Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat/Ridger, 15. Pelatihan Welding Inspektor level 1, 16. Pelatihan ahli K3 umum, 17. Pelatihan Air Brush, 18. Pelatihan Teknik Las, 19. Pelatihan Teknik AC dan 20. Pelatihan Bahasa Inggris.

Rawan penyimpangan apabila kegiatan sertifikasi apabila terjadi tumpang tindih kegiatan dengan Disnaker Kota Batam yang pada tahun 2019 melakukan 91 kegiatan pelatihan dan sertifikasi.

Dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan juga, bila ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi, bahwa proses persiapan, pengumuman dan perekrutan calon peserta pelatihan dilakukan oleh manajemen lembaga pelatihan atau penyelenggara pelatihan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Namun tidak diketahui waktu dan tempat dilakukan pengumuman perekrutan calon peserta pelatihan oleh lembaga pelatihan terpilih.

Pantauan media ini, dari hasil konfirmasi biaya pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi oleh LPK di batam, serta membandingkan biaya pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi Disnaker Kota Batam, maka kegiatan sertifikasi oleh Disnakertrans Provinsi Kep. Riau terbilang tinggi.

Penulis : Edy
Foto. : Istimewa

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Terkait Penghadangan Oleh FPI, Kapolri Instruksikan Penindakan

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua. Indonesia …