Home / Tanjungpinang / Perda Pajak Daerah Provinsi Kepri Layak Dievaluasi?

Perda Pajak Daerah Provinsi Kepri Layak Dievaluasi?

salah satu Masyarakat Tanjungpinang yang gemar memperhatikan kebijakan publik, Doni.

Tanjungpinang, SB – Tingginya persentase penetapan pajak bahan bakar yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat sorotan salah satu Masyarakat Tanjungpinang yang gemar memperhatikan kebijakan publik, Doni.

Ia menyebutkan, Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kepri yang diamanatkan oleh pasal 19 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sudah selayaknya dievaluasi/dikaji kembali berdasarkan kepatutan kondisi saat ini dan di lakukan secara keahlian keekonomian.

Perlu diketahui, saat ini pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor
(PBB-KB) dalam Peraturan Daerah tersebut pihak Pemrov Kepri telah
menetapkan (PBB-KB) sebesar 10%, ini merupakan batas tertinggi yang diperbolehkan oleh UU, akan tetapi dengan kondisi sulitnya memenuhi kebutuhan bahan bakar subsidi karena kelangkaan bahan bakar bersubsidi khususnya premium sehingga secara otomatis masyarakat terpaksa beralih untuk mengkonsumsi bahan bakar non subsidi, hal ini bukan karena paksaan akan tetapi karena keterpaksaan.

“Pertama karena kelangkaan bahan bakar subsidi sehingga masyarakat
yang tidak minat dengan BBM non subsidi, mau tidak mau harus
menggunakan BBM non subsidi yang sejatinya BBM non subsidi bukanlah
komoditas yang diminati,” jelasnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, pengesahan perda pada saat itu (tahun 2011-red), BBM subsidi (premium-red) masih mudah didapat tidak seperti saat ini,” ungkap Dony kepada Suarabirokrasi.com Jum’at 7/2.

Doni menuturkan, seharusnya Pemerintah Daerah tidak serampangan
dalam menerapkan dan menetapkan besaran persentase pajak daerah dari BBM non subsidi.

“Angka 10 persen itu tidak boleh ditetapkan secara serampangan harus
dilakukan kajian, penelitian dan penilain. BBM ini kan kebutuhan hajat hidup orang banyak,” tambahnya.

Lebih lanjut Doni mengatakan, hal tersebut juga bisa berdampak ke inflasi di Kepri, seperti dalam bentuk Inflasi desakan biaya.

”Ini bisa berdampak ke inflasi di Kepri, lagi pula masyarakat banyak
yang belum tau mengenai pengenaan pajak (PBB-KB) tersebut, mungkin
Masyarakat masih ada yang mengira itu harga komulatif setelah pengenaan
pajak yang berlaku yang sudah ditentukan dari Pusat, sebenarnya ini
hanya merupakan aspirasi evaluasi regulasi dari saya pribadi, jika memang
ini ditampung dan diakomodir apalagi dilakukan penyesuaian (PBB-KB)
tentu kalangan masyarakat akan sangat senang,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah provinsi Kepulauan Riau
maupun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri belum
berhasil dikonfirmasi wartawan. (wan)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Sengketa Dengan Warga, Pemko Tanjungpinang Mangkir di Sidang Ajudikasi

Tanjungpinang, SB – Penyelesaian sengketa informasi antara warga Kota Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang memasuki …