Home / Nasional / Galang Dana di Setwan Kepri “Embat” APBD Rp.3,4 M, Siapa Dalangnya?

Galang Dana di Setwan Kepri “Embat” APBD Rp.3,4 M, Siapa Dalangnya?

Pertanyaan Penyidik

Tanjungpinang (SB),- Misi penggalangan dana tahun 2018 di Sekretariat DPRD Kepri berdampak terkurasnya APBD sedikitnya Rp.3,4 miliar. Aksi itu berhasil diketahui oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dan sejumlah uang direkomendasikan agar dikembalikan ke kas daerah.

Penggalangan dana, disebutkan untuk membiayai kegiatan operasinal DPRD Kepri yang tidak ada anggarannya pada tahun itu. Kebijakan ekstrim ini menjadi atensi masyarakat untuk turut mengawasi tercukupinya anggaran kegiatan operasional para wakil rakyat dan mencegah terjadinya kebijakan menguras uang rakyat dengan membersihkan Gedung Wakil Rakyat dari pejabat bermental korup.

Untuk itu, suara birokrasi.com melakukan upaya konfirmasi kepada Sekretaris DPRD Kepri. Pada kesempatan itu, ternyata Mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kepri Benito M menunjukkan kepiawaiannya membedakan antara pertanyaan penyidik dengan pertanyaan wartawan patut di apresiasi oleh Gubernur Kepri.

Diduga karena pengalamannya berhadapan dengan para penyidik sehinga dengan gamblang Benito membantah pertanyaan yang dilontarkan wartawan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Hamidi, senin siang (27/01/2020) di ruang Ketua DPRD Kepri, Dompak. Saat itu, Benito dan Kabag Keuangan Putu Wirasata turut mendampingi Hamidi.

“itu pertanyaan penyidik, jadi abang harus tau porsi porsi abang sebagai wartawan, kalau tugas wartawan itu sebagai undang undang wartawan, jadi begini bang, abang kembalikan tugas abang sebagai wartawan”sahut Benito kepada wartawan suara birokrasi.com.

Alhasil, pertanyaan mengenai kegiatan operasional apa yang tidak dianggarkan pada tahun 2018 yang memicu dibuatnya sejumlah kebijakan menyimpang di sekretariat dewan kepri tahun 2018, tidak dapat diketahui publik.

Lebih Rp.3 miliar Pengumpulan Dana

Swakelola sewa sarana mobilitas air

Diperkirakan, mencapai Rp.3,4 miliar uang negara/daerah terancam dirugikan dari penyimpangan pengelolaan kegiatan di gedung wakil rakyat kepri yang berhasil menjadi temuan tim BPK saat melakukan pemerikaan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan belanja sebesar Rp123.465.827.526,- di Sekretariat DPRD (Setwan) Kepri tahun 2018.

Tim pemeriksa menemukan laporan keuangan Setwan kepri pada kegiatan belanja sewa mobiltas air senilai total Rp.2,5 miliar untuk mendukung kegiatan hearing/ dialog sebesar Rp.900 juta, kegiatan rutinas kantor sebesar Rp 876 juta, dan kegiatan rapat sebesar Rp.800 juta tidak sesuai realisasi.

Dijelaskan bahwa PT.FP sebagai penyedia jasa sarana mobilitas air selama tahun 2018 di Sekretariat DPRD Kepri, dan menerima pembayaran sebesar Rp.2.575.224.000. Berbeda dengan pengakuan penyedia. Pihak PT.FP membeberkan sejumlah bukti kepada tim pemeriksa serta mengaku menerima pembayaran sebesar Rp.680 juta untuk kegiatan sarana mobilitas air tahun 2018.

Temuan laporan pembayaran untuk belanja tidak nyata itu juga diketahui Kasubag Verifikasi, Risalah dan Pertanggungjawaban yang mengakui dokumen yang disampaikan dalam laporan penggunaan anggaran, tidak sesuai transaksi yang sebenarnya. Menurut PPTK tindakan itu dilakukan dalam rangka pengumpulan dana untuk keperluan operasional Sekretariat DPRD yang tidak ada anggarannya.

Swakelola sarana mobilitas darat

Dengan demikian, tim pemeriksa menilai pengeluaran uang yang terjadi untuk pembayaran yang dilaporkan, melebihi pembayaran yang sebenarnya. Total uang yang dikeluarkan sebesar Rp2.575.224.000,00 setelah dikurangi pajak, sisanya Rp2.294.290.473,-. Dari realisasi pembayaran sebesar Rp.680.000.000,- dampaknya, negara terancam merugi sebesar Rp1.614.290.473,- akibat kelebihan pembayaran tersebut.

Catatan temuan lain pada kegiatan sewa saran mobilitas darat dilaksanakan dengan cara melawan hukum. Pihak oknum pegawai setwan disebut pinjam pakai perusahaan dan pelmalsuan dokumen perusahaan.

Pihak CV.Ti mengaku perusahaannya dipinjam dan tidak pernah melaksanakan kegiatan seperti dokumen yang dilaporkan. Oleh itu, berkas pendukung atas nama CV. TI ditanda tangani tidak sesuai dengan tanda tangan pemilik sah.

Penyedia lainnya adalah CV.BMJ. Pihak perusahaan tidak mengakui menanda tangani berkas dan menerima pembayaran bernilai ratusan juta rupiah. Tanda tangan yang tercantum dalam beberapa surat pesanan dan dokumen pertanggungjawaban diakui tidak sesuai dengan tanda tangan pemiliknya. Surat pesanan dan faktur transaksi yang diakui sebesar Rp44 juta dari ratusan juta nilai yang dilaporkan pihak Setwan Kepri.

Selisih pengakuan penerimaan pembayaran juga terjadi pada CV. BE mencapai ratusan juta dari nilai laporan keuangan. Sedangkan Pihak CV. BE mengaku menerima pembayaran sebesar Rp.82 juta.

Penyampaian laporan palsu ini diketahui oleh PPTK dan menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Tindakan itu juga diakui dalam upaya pengumpulan dana untuk keperluan operasional di Sekretariat DPRD Kepri yang tidak ada anggarannya.

Puluhan miliar kegiatan makan minum di swakelola

Pada laporan keuangan kegiatan makan minum juga ditemui laporan belanja yang tidak diketahui pelaksanaanya. Menurut tim pemeriksa, laporan tersebut tidak didukung bukti nyata terlaksananya hearing ataupun belanja makan minum, berupa undangan kegiatan hearing atau daftar hadir peserta hearing. Kegiatan belanja juga tidak didukung rincian jumlah pesanan pada nota dinas permintaan konsumsi dari PPTK kepada Sekretaris DPRD maupun bukti perikatan kerja antara PPK dengan penyedia.

Hasil klarifikasi tim pemeriksa kepada Kasubag Rapat Risalah Persidangan Sekretariat DPRD diketahui bahwa pelaksanan kegiatan hearing pimpinan dan anggota DPRD hanya berlangsung tanggal 2 Juli 2018 dengan agenda Rapat Dengar Pendapat Daftar Pemilihan Sementara Pemilu Tahun 2019 di Ruang Serbaguna Provinsi Kepulauan Riau, kegiatan didukung bukti undangan, jadwal, serta lokasi dialog. Untuk pelaksanaan kegiatan hearing diluar kantor menurut PPTK dapat dilaksanakan, namun tidak memungkinkan karena jadwalnya berbenturan dengan reses ataupun perjalanan dinas lainnya.

Catatan BPK, hasil klarifikasi, PPTK makan minum tidak mengetahui secara pasti rincian kegiatan, lokasi kegiatan dan pihak yang melaksanakan hearing. Sedangkan foto dokumentasi pengadaan didapat menggunakan akses internet. Selanjutnya, diuraikan bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh staf di Bagian Keuangan, sebagian kegiatan dilaksanakan dan tidak secara keseluruhan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

PPTK juga mengungkap alur pencairan uang melalui pembayaran non tunai yang awalnya disetorkan bendahara pengeluaran ke rekening penyedia, selanjutnya uang tersebut diambil kembali oleh Bagian Keuangan secara tunai. Aksi ini juga diakui sebagai salah satu upaya pengumpulan dana untuk pembiayaan keperluan operasional Sekretariat DPRD yang tidak ada anggarannya.

Diduga Negara Masih Dirugikan Rp.2 Miliar

Dari Rp.3,4 nilai kerugian keuangan daerah yang ditemukan oleh BPK RI di Sekretariat DPRD Kepri sehingga direkomendasikan dikembalikan ke kas daerah pada 2019 lalu. Pengembalian uang dikatakan hanya sebagian, berkisar satu miliar lebih

“Oh, itu sudah selesai, kalau tak salah ada satu lebih yang disetor”jawab Kepala Bagian Keuangan, Putu Wirasata kepada media ini.

Pernyataan kabag keuangan ini meyakinkan derita kerugian yang masih ditanggung oleh negara masih menderita kerugian sebab raibnya uang sebesar Rp.2 miliar dalam catatan APBD Kepri, sehingga mengurangi kemampuan pembiayaan daerah untuk pembangunan tahun 2019 dan 2020.

Uang yang diperoleh dari perbuatan melawan aturan di tahun 2018 lalu, diduga masih mengendap menambah catatan nilai harta kekayaan pribadi sang dalang tanpa dikenai sanksi hukum.

Kesalahan Administrasi atau Kejahatan Administrasi? Bersambung..

Penulis : Pandi
Editor. : Eed
Foto. : Net.

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Cara Dapatkan Token Listrik Gratis PLN bulan Desember 2020

Bagikan Informasi Ini ke Saudara dan Keluarga Anda Suarabirokrasi.com,- Program token listrik gratis dari PLN …