Home / Riau / Kesbangpol Rohil Menggelar Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Kesbangpol Rohil Menggelar Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rohil menggelar foto bersama usai menggelar pembinaan terhadap ormas terdaftar.

Rohil, SB – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar pembinaan organisasi masyarakat (ormas) tahun 2019 dan sosialisasi undang-undang tentang organisasi masyarakat dan perannya dalam membangun daerah, bertempat di salah satu hotel di Bagansiapiapi, Kamis 8 Agustus 2019.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Rohil Fadhli SH didampingi Kepala Bidang (Kabid) Politik Gusti Marpaung, Kabid Ketahananan Ekonomi, Budaya Agama dan Kemasmasyarakat Kesbangpol Rohil M. Bustari SH. Kasi Budaya Gotri Jayadi ST.

Hadir sebagai narator Kasat Intelkam Polres Rokan Hilir AKP Banjar Nahor, dan Indra Prayoga STTP selaku Kabid Ketahanan Ekonomi, Budaya dan Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu Fadhli SH menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka pembinaan organisasi masyarakat (ormas) se- Kabupaten Rokan Hilir seraya mengatakan sungguh merupakan kebagahagian tersendiri dapat bertatap muka dengan seluruh ormas yang terdaftar di Kesbangpol Rohil dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan serta partisipasi masyarakat dan struktur ormas.

Sementara dalam pemaparannya, Kasat Intelkam Polres Rohil AKP Banjar Nahor menyampaikan tentang pembinaan organisasi masyarakat (ormas) diantaranya dasar hukum tentang undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.

Kemudian undang undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, PP no 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang undang no 17 tahun 2013, Perppu no 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang no 17 tahun 2013.

Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan perppu no tahun 2017 menjadi undang-undang.

AKP Banjarnahor memaparkan undang-undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh mssyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Kemudian undang-undang no 16 tahun 2017 tentang organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan  demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dipaparkan, tujuan ormas mewujudkan tujuan negara/nasional berdasarkan alenia ke empat pembukaan UUD 1945 yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mrmajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, tujuannya, nasional optimal dan ketahanan nasional tangguh.

Sedangkan azas ormas disampaikan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sedangkan hak dan kewajiban ormas berhak melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, ormas lain dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan berkelanjutan organisasi.

Sedangkan kewajiban, organisasi masyarakat (ormas) berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Sedangkan larangan ormas, diantaranya melakukan tindakan permusuhan atau penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, mengganggu kestabilan dan keutuhan NKRI.

Kemudian melakukan tindakan kekerasan dan mengganggu ketertiban umum, melakukan kegiatan intelijen  dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

Sedangkan tindakan, Polri akan melakukan proses hukum terhadap ormas yang melakukan tindakan kekerasan atau yang mengganggu ketertiban umum, kemudian melakukan penyelidikan terhadap ormas yang meresahkan masyarakat.

“Pihak Kepolisian RI melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap ormas yang disinyalir melakukan kegiatan menyimpang,” kata AKP Banjar Nahor, memaparkan.

Kesbangpol Provinsi Riau, Indra Prayoga dalam sambutannya menyampaikan, tentang organisasi masyarakat (orkesmas) dan perannya dalam pembangunan daerah serta menyampaikan visi misi gubernur Riau tahun 2019-2024 diantaranya mewujudkan sumber daya manusia melalui pembangunan manusia seutuhnya.

Mewujudkan pembangunan insfratruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan, mewujudkan pembangunan ekonomi yang eklusif, mandiri dan berdaya saing dan mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri melayu.

“Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi,” kata Prayoga.

Dalam kesempatam itu pria kelahiran Sumatera Utara (Sumut) ini juga menceritakan pengalamannya selama bertugas di Tarakan Kalimantan selama 13 tahun bersama salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat mengembangkan minyak kayu putih produk lokal dalam rangka membangun bersama pemerintah daerah di wilayah itu.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu berlangsung hangat, juga diwarnai sesi tanya jawab dari peserta kegiatan pembinaan organisasi masyarakat diantaranya dari H Dahrin S.Sos selaku Ketua Persatuan Jurnalustik Indonesia (PJI) Kabupaten Rokan Hilir, dan Zulkarnaen atau yang akrab disapa Zul Komandan selaku Dansatgas IPK Rohil terkait narkoba.

Dalam diskusi tersebut Kasat Intel Polres Rohil AKP P Banjarnahor mengungkapkan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Rohil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rohil dan TNI dalam melakukan sosialisi tentang bahaya narkoba yang merupakan ancaman bersama, serta paham radikalisme dan terorisme.

“Juga melakukan sosialisasi tentang lalu lintas, dalam hal ini pihak kepolisian Polres Rohil melakukan sosialisasi dengan menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rokan Hilir,” kata Kasat Intel Polres Rohil AKP Banjar Nahor, menambahkan.(man)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Diduga Korupsi, Berkas Perkara Oknum Kades di Rohil Dinyatakan Lengkap

Rohil, SB – Diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD), berkas perkara seorang oknum …