Home / Tanjungpinang / Polda Kepri Ungkap Kronologi Penyegelan PT. Panca Rasa Pratama

Polda Kepri Ungkap Kronologi Penyegelan PT. Panca Rasa Pratama

konferensi Pers Polda Kepri

Tanjungpinang, SB – Beberapa waktu yang lalu, Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau memasang garis polisi (Police line-red) di PT. Panca Rasa Pratama yang berada di Km 8 atas kota Tanjungpinang. Sehubungan dengan adanya pemasangan garis polisi tersebut, maka pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Media Center Bidang Humas Polda Polda Kepri melaksanakan Konferensi Pers Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang terjadi di PT. Panca Rasa Pratama oleh Kabidhumas Polda Kepri, AKBP Drs S. Erlangga dengan didampingi oleh Direktur Reserse kriminal khusus Polda Kepri AKBP Rustam Mansur, S.I.K., dan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Juleigtin Siahaan, SIK, MIK.

Dalam releas pers yang dikirimkan Kabid Humas Polda Kepri (AKBP Drs. S Erlangga) melalui group watshapp wartawan, ini kronologisnya:

Pada hari jumat tanggal 22 februari 2019 sekira pukul 10.00 wib, tim melakukan pengecekan PT. PRP yang beralamat di Km. 8 jl. DI Panjaitan Air Raja kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan ditemukan sebagai berikut :

  • Bahwa kegiatan PT. PRP adalah memproduksi teh prendjak, minuman kemasan ravel dan minuman canbo serta kecap asin chez’s.
  • Direktur utama PT. PRP yaitu Inisial RS dan komisaris Inisial BD

Pada saat berada dilokasi perusahaan, tim menemukan fakta:

  • Adanya limbah yang berserakan di area perusahaan.
  • Perusahaan ada menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, juga didapat limbah B3 berupa kaleng cat bekas.
  • Perusahaan tidak memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) / tidak memiliki izin TPS.
  • Adanya air yang digunakan untuk pengusahaan air kemasan ravel berasal dari sumur bor (air dalam tanah) di jl. Engku putri tepatnya di lokasi sekolah Toan Hwa.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 februari 2019 sekira pukul 10.00 wib, tim melakukan pemasangan garis polisi di dalam lokasi PT. PRP di Tanjungpinang. Dikarenakan PT. PRP tidak kooperatif dengan membuang limbah B3 yang sudah diamankan (tumpukan glasswoll) oleh petugas ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sehingga selanjutnya dianggap perlu untuk melakukan pemasangan garis polisi pada lokasi yang ditemukan limbah B3. Pada hari senin tanggal 25 februari 2019, tim melakukan pemasangan garis polisi di gerbang utama PT. PRP karena dikhawatirkan ada barang bukti yang dapat keluar dari PT. PRP.

Barang bukti yang ditemukan :

  • Kaleng cat bekas sebanyak 7 (tujuh) kaleng kecil dan 16 (enam belas) kaleng besar
  • 17 (tujuh belas) ember plastik bekas tempat cat;
  • 3 (tiga) drum berisi oli bekas;
  • 4 (empat) jirigen berisi oli bekas;
  • 2 (dua) jirigen kosong;
  • 1 (satu) drum glasswool / limbah terkontaminasi;

Pasal yang dilanggar :

Undang-undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 102 :“setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

“Pasal 59 ayat (4) : “pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 103 :“setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kepri (AKBP Rustam Mansur, S.I.K) dalam konferensi pers mengatakan, bahwa langkah yang ditempuh merupakan dalam rangka penegakan hukum, karena apabila dibiarkan akan membahayakan kesehatan Masyarakat.

“bahwa bahan-bahan berbahaya kalau kita biarkan sangat berbahaya, masyarakat nanti dapat terkena dampaknya. Dampaknya ini sangat luas, menyebabkan rendahnya udara segar di sekitar pabrik, air tercemar akibat dari tidak adanya proses akhir sampah atau tempat pemprosesan akhir. Upaya yang kita lakukan dalam rangka mengamankan masyarakat jangan sampai mencemari air dan timbul penyakit,” bebernya.

Dari hasil pemeriksaan nanti tentu harus ada yang bertanggung jawab, kita mendapatkan laporan dari masyarakat, dan masyarakat memberikan masukan ke kita tentu kita harus proses, kita cek pesanan dan kita temukan seperti itu fakta nya, tandasnya. (Hms Polda Kepri/Ridwan)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Berangus Jaringan Bandar Narkoba, Polres Rohil Gulung 46 Tersangka

Rohil, SB – Polres Rokan Hilir berhasil mengungkap 35 kasus narkoba selama operasi Anti Narkotika …