Home / Batam / Dugaan Ijazah Palsu Oknum Kades di Lahat Segera Dilaporkan
ijazah

Dugaan Ijazah Palsu Oknum Kades di Lahat Segera Dilaporkan

ijazah

Lahat, SB – Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Aspirasi Masyarakat Indonesia (LSM Warmasido) mencium adanya dugaan penggunaan ijazah palsu salah satu oknum Kepala Desa di Kabupaten Lahat untuk syarat administrasi pencalonan Kepala Desa.

“Berdasarkan hasil investigasi Kami, ada dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu oknum Kepala Desa sebagai syarat administrasi ketika mencalonkan diri,” sebut Sekretaris LSM Warmasido kepada Suarabirokrasi.com baru-baru ini.

Lebih lanjut Heri mengatakan, bahwa dugaan pemalsuan Ijazah tersebut disinyalir juga melibatkan Ketua PKBM Tembeling Sakti Desa Lubuk Atung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

“Menurut asumsi Kami, bahwa dugaan pemalsuan ijazah tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Oknum Kades, tapi disinyalir juga melibatkan Ketua PKBM,” imbuhnya.

Heri menegaskan, bahwa dugaan pemalsuan ijazah tersebut akan segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum setempat.

“Berdasarkan hasil investigasi dan fakta-fakta yang Kami miliki, maka kasus ini akan segera Kami laporkan, ini adalah sebagai salah satu tupoksi kami sebagai aktivis, benar tidaknya laporan kami biarlah menjadi kewenangan mereka,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dapat di percaya, bahwa ijazah yang di miliki (AFH) merupakan Ijazah yang di keluarkan oleh ketua PKBM Tembeling Sakti yang peruntukannya di gunakan sebagai syarat utama Mencalonkan diri sebagai Kepala Desa melalui perantara yang merupakan oknum ASN di salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Lahat.

Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, 1.Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu Hak, Perikatan atau pembebasan Hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal  dengan maksud untuk  memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya BENAR dan tidak di palsu kan,jika memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena  pemalsuan surat, dengan pidana paling lama(6) enam tahun.

dan”Pasal 264 KUHP juga di tekaskan, 1.pemalsuan Surat di ancam dengan pidana penjara paling lama (8) Delapan tahun”.

Setelah Kita laporkan, nantinya kasus ini akan kita giring hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap di Pengadilan, tandas Heri. (Tim/Rahman).

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Gesa Pengesahan Perda, Pansus DPRD Kepri Tinjau Lokpri Perbatasan

Kepulauan Riau– Dalam upaya meningkatkan bahan dan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait pembentukan Susunan …