Home / Riau / PT. RSM Rugikan Negara Rp 211 Juta, DLH Kasih Tempo Satu Bulan Untuk Perusahaan

PT. RSM Rugikan Negara Rp 211 Juta, DLH Kasih Tempo Satu Bulan Untuk Perusahaan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rohil, Suwandi S.Sos foto bersama usai gelar ekspos ganti rugi pencemaran lingkungan.

Rohil, SB – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir gelar ekspos kajian kerugian terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan pihak perusahaan kelapa sawit (PKS) milik PT Sawit Riau Makmur Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih di aula hotel Lion Bagansiapiapi, 27 Desember 2018.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Suwandi S.Sos kepada wartawan mengatakan kajian akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT RSM hari ini merupakan tindak lanjut daripada surat keputusan bupati nomor 544 tahun 2017.

Kewajiban dari pihak perusahaan adalah membayar kerugian lingkungan. Disebutkannya, untuk menghitung kerugian lingkungan ini pihak pemerintah dalam hal ini DLH memakai tenaga ahli dari universitas Muhammadiyah Riau.

“Ini merupakan persentase dan ekspos terhadap kajian yang sudah mereka lakukan,” kata Suwandi, menjelaskan.

Dalam gelar ekspos tersebut Suwandi mengaku ada beberapa perkembangan masukan dan usulan dari masyarakat setempat melalui pemerintah. Baik pemerintah kecamatan, kepenghuluan dan kelurahan.

“Itu menjadi catatan bagi kita khusus berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat setempat,” cetusnya.

Untuk diketahui secara bersama, nilai total kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak pabrik kelapa sawit (PKS) PT RSM kepada negara adalah sebesar Rp 211 juta.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup (LH) Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 8 menyebutkan, ini merupakan pendapatan negara bukan pajak, dan wajib disetorkan kepada negara.

“Tadi kami sudah sampaikan kepada pihak perusahaan dalam jangka waktu satu bulan mereka sudah harus membayarkan kepada negara melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN),” kata Suwandi menegaskan.

Dalam ekspos pencemaran lingkungan tersebut turut dihadiri seluruh stakeholder dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan nelayan.

Kemudian organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI), pemerintah setempat seperti camat, lurah, penghulu dan pihak perusahaan kelapa sawit PT RSM. (Man)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Diduga Korupsi, Berkas Perkara Oknum Kades di Rohil Dinyatakan Lengkap

Rohil, SB – Diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD), berkas perkara seorang oknum …