Home / Riau / Bawaslu Minta Pers Jadi Agen Informasi Pada Pelaksanaan Pemilu 2019

Bawaslu Minta Pers Jadi Agen Informasi Pada Pelaksanaan Pemilu 2019

Foto bersama Bawaslu dan praktisi media usai menggelar sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu 2019

Rohil, SB – Bawaslu Rokan Hilir menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif bersama tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi Pers se- Rokan Hilir berlangsung di aula hotel Gren Kota Bagansiapiapi, Minggu 23 Desember 2018.

Kegiatan itu dilakukan bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat agar turut melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dewan perwakilan daerah, legislatif tingkat provinsi, legislatif pusat dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam kegiatan sosialisi tersebut turut hadir ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Syahruri SHI, bersama seluruh anggota komisioner Bawaslu, Jaka Abdilah, Bimantara Adi Sucipta SH, Zubaidah dan Fahrurrozi, sekaligus sebagai narasumber.

Kemudian, Agung Supriyanto, Wisman Sinaga, Uspa Sagala, Anton, Idrus, Adi, dari persatuan jurnalis indonesia (PJI), sementara Azmi dan Jarmain dari persatuan wartawan indonesia (PWI), selaku praktisi media massa.
Beberapa perwakilan dari berbagai lembaga masyarakat, seperti organisasi kepemudaan (OKP), organisasi masyarakat (Ormas), karang taruna dan agama berjumlah sekitar 50 orang.
Dalam kesempatan itu anggota komisioner Bawaslu secara bergantian memaparkan tentang pemilu partisipatif kepada seluruh peserta yang hadir, serta mendorong masyarakat agar aktif melakukan pengawasan selama proses pemilu berlangsung.

“Kami sangat membutuhkan masukan dari masyarakat agar pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung lugas bebas dan rahasia,” kata Syahruri.
Bima Adi Sucipta SH selaku koordinator divisi penindakan pelanggaran bawaslu Rokan Hilir menyampaikan materi tentang dasar hukum dan undang-undang (UU) republik indonesia (RI) Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Peraturan badan pengawas pemilu (Perbawaslu) Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.
Dan peraturan badan pengawas pemilu (Perbawaslu) Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Sementara itu, Zubaidah, juga mengatakan tidak lengkap rasanya jika tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu.

“Pemilu tanpa pengawasan akan menciptakan ruang kecurangan, seperti ruang politik uang dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu,” sebutnya. Untuk itu, pihaknya mendorong seluruh organisasi masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum 2019.

Jaka Abdillah, juga mengajak seluruh masyarakat dan penggiat media khususnya pers agar menjadi agen informasi, agar peserta pemilu tidak berbuat curang seperti politik uang.
Sosialisasi yang dirumahi oleh Bawaslu tersebut banyak di hujani interupsi dari para peserta sosialisasi terkait pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu. Kendati sudah ada laporan dari masyarakat, namun menurutnya pelaku pelanggaran kerap lolos dari jerat hukum, cetusnya. (Man)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Diduga Korupsi, Berkas Perkara Oknum Kades di Rohil Dinyatakan Lengkap

Rohil, SB – Diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD), berkas perkara seorang oknum …