Home / Anambas / HNSI Anambas : Pendapatan Nelayan Terancam

HNSI Anambas : Pendapatan Nelayan Terancam

Sekretaris HNSI Anambas (Dedi Syahputra)

Anambas, SB – Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra menyebutkan bahwa nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas tengah dalam kondisi terancam. Pasalnya overfishing (penangkapan secara berlebihan) yang kian marak dilakukan kapal besar dari luar daerah menyebabkan turunnya hasil tangkap nelayan lokal dalam beberapa tahun kebelakang.

“Overfishing tersebut dilakukan oleh kapal-kapal dari luar daerah dengan ukuran 30-300 Gross Tonnage (GT) menggunakan alat tangkap purse seine (pukat cicin),” kata Dedi Syahputra kepada awak media, Kamis, 22 November 2018.

Dedi mengatakan, dampak overfishing menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan ikan dan maupun menurunnya sumber daya perikanan.

“Akibat overfishing, beberapa tahun kebelakangan ini nelayan kita selalu mengeluh karena hasil tangkap yang terus turun dan mencari ikan makin jauh ke laut, kalau dibiarkan nelayan lokal akan terancam,” jelasnya.

Menurut Dedi, bukan hanya persoalan overfishing semata, akan tetapi juga persoalan pelanggaran zona tangkap kapal dengan alat penangkapan ikan pukat cicin yang beroperasi diperairan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ia mengatakan, maraknya overfishing dan masih terjadi pelanggaran zona tangkap butuh keseriusan pemerintah dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan didaerah duduk bersama.

“butuh kehadiran pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) RI, paling tidak kita minta dulu perizinan kapal diatas 30 GT yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 diperairan Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di batasi,” harapnya.

Lanjut Ia, selain usulan untuk pembatasan perizinan di KKP RI dan juga menertibkan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dalam melakukan kegiatan perikanan di daerah, serta mengoptimalkan pengawasan dan penindakan.

“Kapal-Kapal dengan ukuran 30 GT keatas tersebut harus dilakukan penertiban dengan mencamtumkan didokumen kapalnya bahwa pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah, pelabuhan bongkar di Tarempa/Anambas, supaya kapal-kapal tersebut mengurus Surat Layak Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Belayar (SPB) diinstansi/kantor yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk peningkatan kerja sama pengawasan dilaut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Karena selama ini luput dari pantauan kita bersama,” jelas Dedi.

Masih kata Dedi, langkah-langkah tersebut harus diambil untuk menyelamatkan nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap pancing ulur dan untuk pengembangan sektor kelautan dan prikanan yang berkelanjutan kedepannya. (red)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Bupati Anambas : STQH Momentum Tingkatkan Iman Dan Taqwa

Anambas, SB – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris SH secara resmi membuka Pelaksanaan STQH …