Tanjungpinang, SB – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Provinsi Kepulauan Riau diantaranya LSM SOLID (Solidaritas Peduli Daerah) Kepri yang diwakili oleh Irwandy, S.IP, M.Si selaku Dewan Pembina, LSM Dewan Pemuda Melayu yang diwakili oleh Ifal De Yusfa selaku Sekretaris Umum, LSM Garansi Kepri (Gerakan Anak Negeri Cinta Bersih) yang diwakili oleh Hariyun Sagita, serta LSM Generasi Muda Melayu Kepulauan Riau (GMMKR) yang dihadiri oleh salah satu pendirinya Drs. Mastur Taher, serta LSM Barisan Muda Belia Budak Melayu Kepulaun Riau yang diwakili oleh salah satu pendirinya yakni Abdul Fattah menggelar pertemuan dan diskusi di Tanjungpinang Sabtu 3/11 terkait sumber daya alam Provinsi Kepri yang melimpah akan tetapi dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kepri.
Dewan Pembina LSM Solidaritas Peduli Daerah Kepri (Irwandy, S. IP) mengatakan, bahwa dari hasil diskusi sejumlah aktivis tersebut dibuatlah suatu kesimpulan yakni rasa keprihatinan yang mendalam bahwa Provinsi Kepulauan Riau yang kaya akan Sumber Daya Alam mulai dari potensi lautnya yang sangat luas mencapai 96 % dari luas wilayah seluruh Kepri sementara sisanya adalah daratan akan tetapi dianggap belum mampu mendongkrak kesejahteraan Masyarakat.
“Dari hasil diskusi sejumlah Aktivis, Kami berkesimpulan bahwa kekayaan SDA Provinsi Kepri belum mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat padahal luas daratan Kepri yang hanya sebagian kecil terdapat galin C dan Mineral seperti tambang timah, bouksit, pasir darat, pasir kuarsa, dan lain-lain terbentang didaratan seluruh wilayah provinsi Kepri. Sementara itu di laut sendiri sungguh sangat melimpah sumber daya alam yang disajikan dibumi Kepulauan Riau yakni lautnya yang memberikan limpahan potensi perikanan, serta lainnya seperti juga tambang timah juga ada di Laut Kepri, dan Migas (Minyak Bumi serta Gas),” ungkap Irwandy kepada Wartawan Senin 5/11 melalui telepon selularnya.
Lebih lanjut Irwandy menilai, Dengan potensi SDA baik yang ada didarat maupun di Laut yang dimiliki oleh Provinsi Kepri, seharusnya Provinsi yang baru lahir ditahun 2002 ini menjadi salah satu Provinsi yang kaya raya dan dapat mensejahterakan Masyarakatnya. Namun sungguh ironi, hingga saat ini Provinsi Kepri masih belum begitu menggembirakan dibidang ekonomi, masyarakatnya masih banyak belum sejahtera, masih banyak masyarakat miskin, hingga susahnya Masyarakat dan Pemuda mendapatkan pekerjaan dikarenakan minimnya lapangan kerja.
“Seharusnya kekayaan Provinsi Kepri yang melimpah ini mampu menjadikan Kepri menjadi Provinsi yang lebih sejahtera, Kami miris di negeri yang kaya akan SDA ini justru masih ada daerah yang belum menikmati listrik padahal negeri ini kaya akan Migas (minyak dan Gas), apalagi sumber Gas terbesar didunia ada di provinsi ini tepatnya ada di Natuna. Dan saat ini Gas dari Kepri bisa melayani separuh dari negeri Singapura, Bahkan ada gurauan kalau saja Gas dari Natuna itu ditutup dan tidak dialirkan ke Singapura maka Negara Singa tersebut akan gelap separuh nya, bahkan akan mengakibatkan Negara tersebut mengalami kebangkrutan,” ungkap Irwandy.
Selain itu kata Irwandy, berdasarkan data yang telah dikantongi sejumlah aktivis tersebut, bahwa terdapat kontrak penjualan Gas dari Indonesia ke Singapura yang ditandatangani pada tahun 2001 silam, pembelinya adalah Power Gas Ltd, pengiriman gas yang dimulai pada tahun 2003.
“Berdasarkan data yang Kami miliki terdapat kontrak penjualan gas dari Indonesia ke Singapore dengan durasi selama 20 tahun, maka dari itu maka Kami meminta Pemerintah Daerah Provinsi Kepri lebih tegas kepada Pemerintah Pusat untuk meminta tidak hanya bagi hasil Migas tetapi juga bisa meminta lebih serta hal lainya yakni agar sebahagian gas yang berasal dari Natuna bisa diberikan dan dialirkan ke Provinsi Kepri juga tidak hanya dijual ke Singapura, apalagi masih banyak daerah di Kepri belum dialiri listrik, dan bila perlu mempertimbangkan kembali kontrak penjualan Gas Ke Singapura tersebut,” pintanya. (Red)
