Home / Tanjungpinang / Begini Terobosan Komisi Informasi Kepri Buktikan Transparansi Anggaran
Suasana rapat rencana kerja tahun 2019 Komisi Infomasi Provinsi Kepri

Begini Terobosan Komisi Informasi Kepri Buktikan Transparansi Anggaran

Suasana rapat rencana kerja tahun 2019 Komisi Infomasi Provinsi Kepri

Tanjungpinang, SB – Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah sejak lama disahkan. Lahirnya UU tersebut tentunya dengan harapan demi terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang lebih transparan guna meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan Negara.

Meski demikian, pada prakteknya masih banyak Badan Publik khususnya di Provinsi Kepri belum maksimal dalam mematuhi amanah Undang-undang tersebut. Dalam hal ini, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang tupoksinya menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi di provinsi Kepri sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berusaha menjadi garda terdepan dalam mewujudkan dan mempelopori cara pengelolaan keuangan Negara secara transparan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Kepada sejumlah Insan Pers, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri (Irwandy, Sip M Si) mengungkapkan cara mengelola keuangan negara yang transparan dengan menunjukkan rencana kerja anggaran tahun 2019 Komisi Informasi Kepri Jum’at (26/10) di Ruang rapat Komisi Informasi Provinsi Kepri di KM 5 atas kota Tanjungpinang.

“Komisi Informasi kan fungsinya sebagai Lembaga yang menjalankan Undang-undang keterbukaan informasi publik, jadi Kami ingin memberikan contoh terkait transparansi anggaran itu mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga pelaksanaan,” sebut Irwandi sambil menunjukkan Rencana Kerja Anggaran Komisi Infromasi Kepri tahun 2019.

Lebih lanjut Irwandi mengatakan, bahwa Ia siap dikritik jika ada anggaran yang diajukan di tahun 2019 ada yang dianggap mencurigakan.

“Komisi Informasi sebagai garda terdepan dalam penerapan transparansi pengelolaan anggaran, itu lah sebabnya Saya Undang teman-teman Pers disini, dan Kami siap dikritik jika ada kegiatan yang Kami ajukan pada tahun 2019 terdapat kejanggalan,” ujarnya.

Irwandi menjelaskan, bahwa anggaran yang dikelola oleh Komisi Informasi bersumber dari APBD Kepri yakni dari anggaran Diskominfo Provinsi Kepri.

“Anggaran kita bukan dari hibah, tapi dari Dinas Kominfo Provinsi Kepri, sesuai UU Kami berada dibawah wewenang Instansi terkait, jadi anggaran Kami satu DPA dengan Diskominfo,” pungkasnya. (Red)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Wakil Ketua I DPRD Kepri Rakor Bersama Presiden Melalui Vidcon

TANJUNGPINANG –Wakil Ketua (Waka) I DPRD Kepulauan Riau Dra Hj Dewi Kumalasari Ansar MPd mengikuti …