Home / Riau / Tingkatkan PAD, Satpol PP Rohil Siap Tegakkan Perda

Tingkatkan PAD, Satpol PP Rohil Siap Tegakkan Perda

Kasatpol PP Rohil, Suryadi SE didampingi Camat Palika M Idris saat melakukan sosialisasi penegakan perda terhadap salah seorang pengusaha walet

Rohil, SB – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau siap menegakkan peraturan daerah (perda) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Demikian dikatakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, Suryadi SE, saat melakukan sosialisasi bersama Bapenda dan BP2T Rohil kepada masyarakat pengusaha warung makan, restoran, perhotelan, burung walet, baik usaha perorangan maupun badan di Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Rabu 01 Agustus 2018.

Dikatakannya, pendapatan asli daerah ini potensinya memang sangat luar biasa jikalau itu benar-benar digali dengan benar. Contohnya seperti di Kecamata Bangko dan Kecamatan Bagan Sinembah, menurutnya hasilnya cukup menggembirakan.

“Termasuk di Kecamatan Palika ini, walaupun ada beberapa pengusaha warung restoran dan rumah makan sepertinya agak keberatan dengan ditegakkannya peraturan daerah ini, namun hal itu soal biasa,” sebut Suryadi.

Untuk itu pihaknya berharap kepada masyarakat Panipahan jangan merasa terkejut dengan keberadaan Satpol PP, karena menurutnya perda tersebut sebenarnya sudah lama namun implentasinya tidak dijalankan sebab selama ini Satpol PP tidak pernah dilibatkan dalam hal penegakan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda baik ditingkat pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Kepada masyarakat kalangan pengusaha yang memiliki pendapatan 3 juta rupiah per bulan dikenakan wajib pajak sebesar 10 persen, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Bupati (Perbup) Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak restoran.

“Untuk itu kami harapkan kepada masyarakat dukunglah itu, tidak perlu kita berdebat,” katanya.

Sedangkan pajak sarang burung walet mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 36 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak sarang burung walet.

Adapun pemungutan pajak, sebut Suryadi, menggunakan sistem self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian terkait mendirikan bangunan ruko yang hampir tiga lantai, empat lantai itu harus melalui prosedural dengan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) harus ada izin, harus ada rekomendasi dari Penghulu, Camat, selanjutnya mengajukan ditingkat Kabupaten di perjaan umum dan tata ruang (PUTR), dan badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T).

Informasi yang diterima dari pihak Kepenghuluan ada 80 ruko yang terbuat dari beton dan papan, dimana 40 ruko diantaranya tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Seharusnya bangunan ruko yang di bangun batu dari dasar harus punya izin IMB.

Jika ada pengusaha yang membandel dan tidak mematuhi aturan sesuai dengan perda yang berlaku pihaknya tidak sungkan untuk melakukan penyegelan. “Jika tidak taat aturan akan kami segel,” katanya sembari menegaskan. (wisman)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Seorang Pemuda Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur di Rohil Dijebloskan Ke Penjara

Rohil, SB – Pagar makan tanaman, itulah kata-kata yang pantas diberikan kepada seorang pemuda pelaku …