Suara Birokrasi

Lami Ragukan Amdal Mega Proyek Gurindam 12

Penampakan Syarat Kualifikasi perusahaan

Tanjungpinang, SB – Jalan lingkar Kota Tanjungpinang sudah tidak asing lagi ditelinga Masyarakat Kota Tanjungpinang maupun provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan perencaannya sudah sering terdengar sejak beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang belum juga dimulai pembangunan fisiknya.
Tahun 2013 pemerintah provinsi Kepulauan Riau sudah mulai melakukan perencanaan dengan membuat DED Jalan lingkar kota Tanjungpinang dengan menyediakan anggaran Rp 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah ). Kala itu PT Agaria graha ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp. 1.020.401.250.

Tidak hanya ditahun 2013, DED jalan Lingkar Kota tanjungpinang juga dilaksanakan tahun berikutnya dengan nama paket DED Jembatan pada jalan lingkar Kota Tanjungpinang, lanjutan. Pemerintah Provinsi Kepri kembali mengalokasikan APBD sebesar Rp 1.385.000.000.( Satu Milyar Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan PT. Lapi Ganeshtama Consulting ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp1.357.235.000.
Sedangkan penyusunan AMDAL ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ) proyek pembangunan jalan lingkar kota Tanjungpinang ini, pemerintah Provinsi Kepri ditahun anggaran yang sama yakni tahun 2014, mengalokasika anggaran lebih dari delapan ratus juta rupiah. Pada saat itu, PT. Karsa Buana Lestari ditetapkan sebagai pihak penyedia untuk menyusun AMDAL proyek jalan lingkar kota Tanjungpinang tersebut.

Namun Akhir-Akhir ini ada sesuatu yang dianggap janggal terkait Proyek pembangunan jalan lingkar kota Tanjungpinang, Proyek pembangunan jalan lingkar kota Tanjungpinang seolah-olah berganti nama menjadi proyek Penataan Kawasan Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang.

Meskipun pelaksanaannya sama yakni untuk membuat jalan lingkar dikota Tanjungpinang, namun hal ini dianggap aneh karna pada tahun 2017 yang lalu Pemerintah provinsi Kepri melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan kembali menganggarkan untuk perencaaan jalan lingkar ini dengan nama paket Masterplan, Desain dan Amdal Kawasan Pantai Gurindam 12 (Kawasan Pesisir ) Kota Tanjungpinang.

Terkait dengan penganggaran atau Pembuatan DED dan juga AMDAL jalan lingkar kota Tanjungpinang
yang dilakasanakan berulangkali oleh Pemerintah Provinsi Kepri, Pengurus Lami Kota Tanjungpinang (Ridwan Lingga) yang merupakan ketua DPC LAMI ( Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia ) Kota Tanjungpinang khawatir terjadi Double mata anggaran yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Bahkan, Ridwan mengaku heran mengapa perencanaan dan AMDAL jalan lingkar tersebut dianggarkan kembali.

“Kok berulang kali dianggarkan Amdal dan Perencanaannya?, lalu mengapa nama paketnya berubah,” Tanya Ridwan ketika ditemui Suarabirokrasi.com Kamis 3/5.

Bukan hanya itu, Ridwan juga mengatakan Mega proyek tersebut terkesan dipaksakan untuk segera di kerjakan. Salah satunya indikatornya menurut Ridwan adalah perusahaan pemenang lelang untuk paket pembuatan Masterplan, Desain dan Amdal kawasan pantai Gurindam 12 tahun 2017 yang lalu yakni PT. Bahana Nusantara dengan nilai kontrak Rp. 1.777.325.000 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) diduga tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemenang lelang. Lebih lanjut Ridwan menjelaskan, jika merujuk kepada Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah beserta perubahannya dan juga Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan hidup pasal 11, maka seyogyanya perusahaan yang bergerak dibidang penyusunan AMDAL harus mengantongi sertifikat penyusunan AMDAL dan terdaftar di Website Kementerian Lingkungan Hidup.

Akan tetapi, berdasarkan penelusuran di website Kementerian Lingkungan Hidup, PT. Bahana Nusantara justru tidak terdaftar dalam website Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Perusahaan yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL pada tahun 2017 lalu.

“Pada prinsipnya Kami dari Lami Kota Tanjungpinang sangat mendukung pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri, akan tetapi rencana ini perlu di evaluasi kembali mengingat perusahaan pemenang lelang AMDAL nya diduga tidak memiliki sertifikat kompetensi sebab tidak terdaftar di website Kementerian LH, tentu ini tidak baik bagi Masyarakat Teluk Kriting mengingat disana tergolong wilayah rawan banjir, lalu bagaimana dengan Masyarakat setempat yang bekerja sebagai Nelayan, apalagi nantinya disana akan di reklamasi,” sebut Ridwan.

“Perusahaan Pemenang lelangnya saja kita ragukan, maka untuk menjawab keraguan ini, Kami akan segera menyurati Kementerian LH untuk konsultasi, apakah dibenarkan untuk kajian AMDAL nya bisa KSO,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri (Hendrija) ketika dikonfirmasi mengaku bahwa perusahaan pemenang lelang ada KSO (Kerja Sama Operasi) dengan perusahaan yang terdaftar di website Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, Hendrija mengaku lupa nama perusahaan yang melakukan KSO dengan PT. Bahana Nusantara tersebut.
“Benar PT. Bahana Nusantara tidak terdaftar, tapi untuk AMDALnya ada KSO dengan perusahaan yang terdaftar,” ungkap Hendrija.

Ditempat terpisah, Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Kepri (Misbardi) ketika dikonfirmasi terkait perusahaan pemenang lelang yang tidak terdaftar di website Kementerian LH menyarankan agar langsung konfirmasi ke dinas terkait.
“Langsung saja ke PU, sebab Kami juga kurang paham apakah AMDAL masuk dalam kegiatan tersebut atau tidak,” ujar Misbardi. (Pandi)

Exit mobile version