Home / Tanjungpinang / Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau TA 2018
Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Tanjungpinang (Noriska)

Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau TA 2018

Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Tanjungpinang (Noriska)

 

Opini

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus mampu mengendalikan kesenjangan sosial yang terjadi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, struktur sosial dan struktur kegiatan perekonomiannya.

Menarik untuk kita pelajari bersama bagaimana langkah Intens Pemerintah Daerah dalam menyikapi Anjloknya Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2017 silam, terkait anjloknya pertumbuhan ekonomi di Kepri, berdasarkan keterangan BI (Bank Indonesia) Provinsi Keulauan Riau berada diurutan ke 33 satu tingkat di atas Nusa tenggara Barat dari 34 Provinsi di Indonesia, bisa dikatakan ekonomi Kepulauan Riiau berada pada level merah tingkat Nasional.

Ini suatu tamparan yang keras bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola perekonomian di Kepri, jika dilihat dari pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I 2017 melambat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 2,02%, selanjutnya pada triwulan II perekonomian Provinsi Kepulauan Riau meningkat diperkirakan pada kisaran 3,5 % – 3,9%, kemudian pada triwulan III provinsi Kepulauan Riau megalami keterpurukan menjadi 1,52 % ekonomi Kepri hanya tumbuh 0,30% selama tiga bulan berikutnya.

Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah mengalami permasalahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.
Perlu diketahui bersama, kegagalan ini tidak hanya menjadi kegagalan Gubernur Kepulauan Riau namun jika dilihat secara mendalam dan objektif. Kegagalan ini juga perlu dititik beratkan kepada kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai pembantu Gubernur di Pemerintahan.

Seperti salah satu contoh bagaimana kinerja Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di Kepri untuk di tahun anggaran 2018 ini, serta bagaimana komunikasi Pemerintah Daerah yaitu Gubernur bersama OPD ( organisasi perangkat daerah) yang berfungsi sebagai pembantu dalam menjalankan pemerintahan dan tetap bersinergi menjalankan roda Pemerintahan.

Sebagaimana tertera di dalam( UU NO 23 TAHUN 2014 tentang pemerintah daerah bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antar Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dari penjelasan undang-undang tersebut, jelas bahwa ada beberapa point yang seharusnya menjadi tugas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan di tahun anggaran 2018 seperti, bagaimana komunikasi di lembaga eksekutif seperti Gubernur dan OPD dalam mewujudkan visi dan misi provinsi Kepulauan Riau yaitu salah satunya adalah ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim” dengan cara Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.

Kemudian lemahnya OPD menterjemahkan visi dan misi pemerintahan Gubernur Kepulauan Riau dan Bagaimana OPD (organisasi perangkat daerah) bersinergi dengan Gubernur dalam menjalankan kebijakan. Komitmen perbaikan pertumbuhan ekonomi dapat kita perhatikan pada triwulan I ditahun 2018 ini.

Semoga saja dalam menigkatkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau pemerintah daerah bisa menjalin komunikasi dengan baik antara eksekutif dan Legislatif gubernur serta perangkat pembantu yang telah diamanatkan oleh konstitusi, demi terwujudnya visi dan misi provinsi Kepulauan Riau untuk menjalankan kebijakan pemerintah provinsi Kepulauan Riau dan tercapainya pembangunan dan pertumbuhan yang merata sehingga berdampak terhadap kesejahteraan bagi masyarakat di Kepulauan Riau.

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Berangus Jaringan Bandar Narkoba, Polres Rohil Gulung 46 Tersangka

Rohil, SB – Polres Rokan Hilir berhasil mengungkap 35 kasus narkoba selama operasi Anti Narkotika …