Home / Nasional / APKASI Sebut Impor Beras Ancam Perekonomian Petani

APKASI Sebut Impor Beras Ancam Perekonomian Petani

Jakarta, SB

Rencana Pemerintah  Pusat melalui Kementrian Perdagangan untuk mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand menuai polemik. Bahkan, dari Internal Pemerintah maupun sejumlah Kepala Daerah telah menyatakan menolak rencana impor beras tersebut.

Sejak Selasa 16 Januari 2018, terjadi penolakan dari sejumlah Kepala daerah. Salah satunya berasal dari Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut Ganjar Pranowo, Dia (Ganjar-red) telah menghubungi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui telepon selular untuk meyampaikan penolakan tersebut.

“saya sudah menelepon Mentan, dan sebelumnya saya sudah menyampaikan  laporan ke Presiden untuk menghitung dengan teliti cadangan beras. Jika cadangan kita anggap cukup saya minta beras untuk keluarga sejahtera segera didistribusikan,” Sebut Ganjar saat kunjungan kerja ke Pasar Kota Banjarnegara, Selasa, (16/1/2018).

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan sangat khawatir dengan rencana impor beras tersebut. Karena menurut Ganjar impor beras bersamaan dengan panen raya yang bisa merugikan petani nanti.

Bahkan, Ganjar juga mempersilakan daerah di luar Jawa Tengah yang membutuhkan beras akan sanggup dipenuhi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli bersama Pemerintah daerah lainnya mengaku sudah menyampaikan keberatan ke Pemerintah pusat. Mutawalli yang sedang berada di Jakarta untuk menghadiri rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Pertanian yang akan membahas berbagai masalah pertanian termasuk rencana beras impor.

“Produksi Gabah kering giling NTB mencapai 800.000 ton, tentu jumlah sebanyak itu dapat memenuhi kebutuhan daerah lainnya,” ujarnya.

Disisi lain, dikarenakan banyaknya Pemda yang menolak rencana impor beras tersebut membuat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) juga ikut angkat bicara dan mengatakan bahwa rencana Pemerintah Pusat tersebut justru mengancam perekonomian petani.

“Saat ini masih banyak daerah yang surplus beras, jadi kalau Pemerintah mengimpor beras justru hal tersebut mengancam perekonomian petani,” ungkapnya. (Red)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Tanggap Bencana Korban Kebakaran

Aceh Tamiang, SB – Komandan satuan Brimob Polda Aceh, Kompi 2 Batalyon B Pelopor, Iptu …